Megawati Pastikan Ahok-Djarot Dapat 43,5 Persen, Tapi Kok Lapor ke Mendagri

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akhirnya menggelar konferensi pers terkait hasil hitung cepat pilkada DKI Jakarta dan daerah-daerah lainnya di Tanah Air. Presiden ke-5 itu memastikan jagoan yang diusungnya di DKI yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, memperoleh 43,5 persen suara. 

"Khusus pilkada Jakarta juga saya memperhatikan. Alhamdulillah hasil hitung cepat sementara ini pasangan Ahok-Djarot memperoleh 43,5 persen," kata Megawati saat jumpa pers di kediamannya, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2). 

Dalam jumpa pers itu, dia tak sendiri. Ahok, Djarot, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ketua Tim Sukses Ahok-Djarot, Prasetio Edi Marsudi turut mendampinginya. 

Mega menyadari meskipun memperoleh suara tertinggi, Ahok-Djarot harus mendapatkan 50 persen plus satu suara untuk memenangkan satu putaran. Karenanya dia memprediksi Ahok-Djarot akan kembali bertarung di putaran kedua. "Saya sudah perintahkan kader-kader partai, saksi, relawan, benar-benar mengamankan suara rakyat sekiranya harus masuk putaran kedua," kata Mega.

Dia juga menyinggung banyak keluhan dari warga  yang berkeinginan mencoblos. "Rata-rata keluhannya adalah surat suara sudah habis," kata Mega. Karenanya dia sudah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait permasalahan ini.  "Menurut saya, kita tahu Indonesia negara hukum sehingga hak warga negara secara hukum itu sama," katanya. 

Nah, dia menjelaskan, hal ini tentu berbeda jika warga tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu bisa dianggap tidak memberikan hak suara atau golongan putih (golput). "Tapi ini banyak yang menyatakan sudah menunggu untuk panggilan tapi tidak diberikan akhirnya dinyatakan waktu habis dan ditutup," kata dia. 

Mega meminta ada solusi yang benar-benar nyata dari pemerintah. "Kami minta ada solusi karena bagi saya satu suara pun harus diperjuangkan," ungkap Presiden RI Kelima ini. 

Hasto menambahkan, perlu dicermati bersama banyak warga yang ingin menggunakan hak suara tapi tidak bisa karena kendala teknis. Salah satu contohnya, kata Hasto, di TPS 027 di depan kediaman Megawati. "Ada 51 orang datang ke TPS dan tidak bisa gunakan hak pilihnya  dengan alasan kertas suara habis," kata Hasto. 

Dia menegaskan, setiap warga  punya hak konstitusional. Karenanya Hasto menegaskan, negara harus menjamin warga dalam menjalankan hak konstitusionalnya. (boy/jpnn/jpg)