Penghuni Enggan Bayar Sewa Rusun, Anggota Dewan: Ada yang Memprovokasi

JawaPos.com - Nilai tunggakan sewa rumah susun (rusun) di Jakarta yang nilainya mencapai Rp 34 miliar dianggap sebuah angka luar biasa. Jika dibiarkan maka akan menjadi beban dari daerah. Kondisi ini menurut anggota DPRD DKI Jakarta terjadi karena ada pihak yang mencoba memprovokasi para penghuni yang total mencapai 3 ribu kepala keluarga (KK).

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali berpendapat, banyaknya penghuni yang tidak membayar sewa rusan diduga ada pihak yang menjadi provokator.

Sebab, sebut anggota Fraksi Golkar itu, nilai sewa rusun itu hanya Rp 300 ribu per bulannya. Angka itu dianggap tidaklah besar dan dapatlah setiap keluarga membayarnya. "Kami sudah selidiki, ternyata ada dugaan penunggakan sewa ini karena ada provokatornya," ujar Ashraf sebagaimana yang dilansir Indopos (Jawa Pos Group), Sabtu (2/9).

Dia menceritakan, provokator tersebut mengajak warga untuk tidak mau membayar sewa rusun. Awalnya satu dua warga saja yang ikut, namun karena ada yang memanas-manasi, mereka menjadi banyak dan biaya tunggakan membengkak. "Yang seperti ini harus diusut," ucapnya.

Di tempat lain, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, tidak akan berkompromi dengan para penunggak biaya sewa rusun. Bila para penghuni tetap tidak melunasi biaya sewa sesuai dengan janjinya, maka pihak Pemprov DKI Jakarta tak segan-segan mengusir penghuni penunggak itu keluar dari rusun.

Menyoal adanya dugaan pihak tertentu yang memprovokasi, Djarot pun mengamininya. Untuk itu mantan Wali Kota Blitar itu akan mengejar pihak memprovokasi warga rusun tersebut. ”Kami akan mencari oknum itu. Saya akan beri sanksi tegas,” ujarnya.

Djarot meminta masyarakat tidak menjadi bangsa yang rapuh, serba mengeluh, dan mudah menyerah. ”Bangsa kita ini bangsa pejuang. Kita harus meniru semangat para pejuang kemerdekaan yang tak kenal kata menyerah,” ucapnya.