Mantan Bupati Lira Bikin LSM Tandingan

JawaPos.com – Ulah nakal Sahar Sulur yang kerap melakukan pemerasan sudah lama menjadi rasan-rasan. Meski diberhentikan dari LSM LIRA per April 2016, kebiasaan tersebut tak berhenti.

Sebab, dia mengklaim masih pengurus LSM. Kok bisa? Berdasar informasi yang diperoleh, pria asal Bawean itu masih ngaku-ngaku sebagai bupati LIRA.

’’Modal’’ yang dipakai adalah SK penetapannya sebagai ketua LIRA pada era kepemimpinan presiden DPP LIRA Yusuf Rizal. Padahal, berdasar Musyawarah Nasional (Munas) LIRA September 2015, kepemimpinan DPP LIRA berpindah kepada Olivia Elvira.

Setelah pergantian itu, kepemimpinan Sulur dibekukan pengurus DPP baru pada April 2016. Lewat SK021/AI/Kep/Pembekuan-DPP/IV/2016, Sulur dicopot dan diganti Ismul Mubarok.

Hanya, Sulur tetap mengklaim dirinya sebagai bupati LIRA Gresik, tapi versi Yusuf Rizal. Status tersebut dipakai untuk beraksi.

”Hal itu sudah lama kami dengar. Jujur, saya sedih. Lembaga tersebut dicemari oknum yang tak bertanggung jawab,” kata mantan Bupati LIRA Gresik Choirul Anam.

Yang unik lagi, tak hanya masih sering mengatasnamakan bupati LIRA, ternyata Sulur juga punya LSM dengan nama yang sangat mirip. Yakni, LSMLIRA.

Menurut Bupati LIRA Gresik Ismul Mubarok, lembaga itu memang didirikan mantan anggota LIRA. ”Padahal, LSMLIRA bukan LIRA. Kemiripan nama itu pula yang mungkin membuat masyarakat terkecoh,” ujar Ismul.

Dia tidak menampik bahwa salah satu pemicu utama pemecatan Sulur sebagai bupati LIRA Gresik adalah lantaran kebiasaan buruknya.

”Informasi itu diterima langsung DPP. Karena itu, yang bersangkutan (Sulur, Red) dicopot,” ucap laki-laki yang sebelumnya menjabat Sekjen LIRA Gresik tersebut.

Namun, Ismul enggan membeberkan secara perinci kasus-kasus yang membuat Sulur dicopot dari LIRA. ”Hal itu merupakan internal kami. Yang jelas, cenderung diarahkan ke kepentingan pribadi,” jelasnya.

Berdasar informasi yang dihimpun, aksi Sulur dilakukan ke berbagai instansi. Tak hanya pemerintahan, dia juga kerap mencari kasus-kasus organisasi profit maupun nirlaba.

Akhirnya, dia menjadikan kasus itu sebagai alat negosiasi. Salah satunya adalah pendirian stan PKL oleh sebuah lembaga nirlaba di Gresik.

Dengan mengaku menemukan ada ’’sesuatu’’ di balik pembangunan stan-stan tersebut, kabarnya Sulur minta jatah stan.

”Cuma, belum sampai jadi,” tutur salah seorang pengurus lembaga nirlaba yang mengaku pernah didatangi Sulur. (ris/c16/ai/sep/JPG)