Lembaga Survei Dadakan Bermunculan Jelang Pilkada

JawaPos.com- Momentum menjelang kompetisi politik selalu diiringi dengan munculnya lembaga-lembaga survei baru. Mereka seakan berlomba memublikasikan hasil surveinya. Namun, tidak sedikit yang dituding abal-abal.

Survei politik sangat rumit. Barangkali lebih rumit dari jalan pikiran perempuan. Tetapi, kesempatan emas jarang datang dua kali. Itulah yang diyakini beberapa lembaga survei menjelang tahun-tahun politik. Karena itu, mereka seakan memburu waktu saat melakukan riset. Semakin cepat, semakin baik. Saking cepatnya, margin error kadang bisa lebih tinggi dari yang tertulis di atas kertas rilis.

Akurasi yang tidak tepat tentu berbahaya bagi para petarung pemilu. Bisa mengecoh dan akhirnya kena pukul lawan, lalu kalah telak. Padahal, dari mana lagi para calon pemimpin ini tahu pilihan rakyat tanpa survei?

Karena itu, dosen Statistika ITS Agnes Tuti menyampaikan bahwa lembaga survei harus mempunyai atau merekrut SDM yang benar-benar paham statistik. Terlepas dari apakah orang tersebut paham atau justru buta politik. ”Tujuannya, mengestimasi dan menjadi parameter bagi yang berkepentingan,” katanya. Jika lembaga survei itu mengaku independen, akurasi data harus dinomorsatukan. Berbeda halnya jika survei tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu (purposive).

Ada banyak hal dalam ilmu statistik yang harus dipahami lembaga survei. Yang terutama adalah pengetahuan terhadap populasi, baru kemudian pengetahuan terhadap metode survei. Bukan hanya soal jumlah dan sebaran populasi. Melainkan juga pada karakteristik populasinya. Dari pengetahuan soal karakteristik populasi inilah, muncul banyak turunan yang akan memunculkan data-data sekunder baru.

Tuti mencontohkan kaitan antara pilihan partai politik dan rentang usia pemilih. Data itu bisa didapatkan pada sampel pemilih yang pernah mengikuti pemilu. Yang menjadi tantangan adalah mereka yang merupakan pemilih pemula. Tidak ada data pembanding sebelumnya soal kecenderungan parpol.

Untuk pemilih pemula, survei pendahuluan bertujuan mencari tahu faktor yang memengaruhi pilihan mereka. Termasuk pilihan untuk tidak memilih. Dia menuturkan, pemilih pemula cenderung tidak menggunakan hak pilih karena alasan tertentu. Yang paling bisa ditebak adalah ketidaktahuan pada dunia politik, tapi bisa juga karena alasan lain.

Pengetahuan dari survei pendahuluan itulah yang digunakan surveyor untuk merancang desain survei. Desain survei beragam, bergantung variabel yang disurvei dan metode survei. Menurut dia, surveyor harus pandai-pandai melihat metode survei apa yang paling sesuai untuk variabel yang mereka gunakan.

Dalam statistika, lanjut dia, ada tiga metode yang biasa digunakan untuk survei sosial politik. Yakni, simple random sampling, cluster sampling atau multistage random sampling, dan stratified sampling. Tidak semua metode tersebut dapat digunakan lembaga survei independen.

Tuti menjelaskan, simple random sampling baru bisa diterapkan jika lembaga survei memiliki daftar seluruh populasi dalam lingkup yang disurvei. Misalnya, jika ingin menghitung persentase tentang pilgub Jatim, lembaga harus memegang seluruh daftar pemilih tetap (DPT). ”Kalau tidak punya, tidak bisa dilakukan simple random sampling,” terangnya.

Karena itu, hanya institusi seperti pemerintah dengan sensusnya yang bisa melakukan metode tersebut. Sampel diambil secara acak dari daftar panjang yang dianggap bisa mewakili sejumlah anggota populasi lainnya.

Lembaga survei tanpa daftar seluruh populasi masih punya dua pilihan metode. Yang pertama adalah cluster sampling atau multistage random sampling. Metode itu cukup banyak digunakan lembaga survei politik. Sebab, cluster sampling tidak mengharuskan survei pendahuluan. Metode tersebut bersifat heterogen alias bisa menggunakan sampel benar-benar secara acak. Multistage random sampling merupakan pengembangan dari cluster sampling untuk populasi yang lebih besar dan rumit.

Yang membuat rumit adalah tahap (stage) yang harus dilalui. Tuti menjelaskan, jika menggunakan metode itu, surveyor harus menggali data dari berbagai tingkatan. Mulai kecamatan, kelurahan, desa, RW, hingga RT. Setelah itu, bisa ditemukan sampel yang pas.

Sampai berapa tingkatan? ”Bergantung kebutuhan peneliti,” jelasnya. Jika surveyor ingin melakukan survei pilgub, tingkatannya dimulai dari kabupaten/kota. Dalam kabupaten/kota, pilih kecamatan yang digunakan sebagai sampel. Kemudian, dalam kecamatan itu, dicari kelurahan yang paling sesuai untuk dijadikan sampel dan seterusnya.

Satu lagi metode yang dapat digunakan adalah stratified sampling. Berbeda dengan cluster, metode itu bisa diterapkan pada populasi sampel yang homogen. Populasi homogen tersebut dikelompokkan sendiri dari populasi yang beragam. ”Karena itu, untuk metode ini, harus ada survei pendahuluan untuk menentukan kriteria stratifikasi,” paparnya. Kriteria stratifikasi yang dimaksud, misalnya, jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), latar belakang pendidikan, atau rentang usia.