Empat Tahun El Salvador Pakai Bitcoin, Untung Besar tapi Dicuekin IMF

JawaPos.com – El Salvador menandai empat tahun sejak menjadikan Bitcoin sebagai mata uang sah pada Minggu (8/9) dengan cara yang khas: membeli 21 BTC tambahan sebagai simbol dari jumlah total pasokan Bitcoin yang hanya 21 juta BTC.

Langkah ini diumumkan langsung oleh Presiden Nayib Bukele dan Kantor Bitcoin Nasional. Dengan pembelian ini, total cadangan Bitcoin negara tersebut mencapai 6.313 BTC, senilai USD 700 juta atau setara Rp 11,5 triliun (kurs Rp 16.450 per USD). Jumlah ini didapat dari kebijakan membeli 1 BTC per hari yang sudah berjalan sejak Maret 2024.

Kebijakan tersebut bukan tanpa kontroversi. Menurut laporan Bitcoinist, Selasa (9/9), langkah El Salvador ini dianggap melanggar perjanjian pinjaman senilai USD 1,4 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang diteken Desember 2024 lalu. Salah satu syarat dalam perjanjian pinjaman itu adalah menghentikan pembelian Bitcoin secara sukarela oleh institusi publik.

IMF juga mensyaratkan agar pemerintah mengubah Undang-Undang Bitcoin, di mana kini merchant tidak wajib menerima BTC sebagai pembayaran. Pemerintah juga diminta menutup program dompet digital Chivo dan membubarkan dana fidusia Fidebitcoin.

Namun kenyataannya, pembelian tetap berlanjut. Hal ini membuat para pejabat IMF dan pengamat global terus mencermati, apakah El Salvador benar-benar patuh atau tidak terhadap syarat-syarat pencairan berikutnya yang akan dinilai secara bertahap hingga tahun 2027.

Menurut laporan IMF pada Maret lalu, El Salvador diperkirakan telah menggelontorkan sekitar USD 300 juta untuk membeli Bitcoin sejak 2021. Dengan harga Bitcoin saat ini, nilai tersebut tumbuh menjadi lebih dari USD 400 juta, atau Rp 6,5 triliun dalam keuntungan belum direalisasi.

Namun, IMF menyoroti satu masalah besar: minimnya keterbukaan pemerintah soal transaksi dan dompet penyimpanan. Meski kini sudah ada dashboard publik untuk memantau sebagian saldo Bitcoin negara, transparansi secara keseluruhan masih jauh dari kata memadai.

“Sulit untuk melakukan penilaian independen sepenuhnya,” tulis IMF dalam laporan tersebut.

Menariknya, pada akhir Agustus lalu, Kantor Bitcoin Nasional El Salvador memindahkan cadangan BTC ke sejumlah alamat berbeda, masing-masing dibatasi maksimal 500 BTC. Langkah ini disebut sebagai upaya antisipasi ancaman dari komputasi kuantum di masa depan.

Dashboard dompet baru ini dipuji oleh sebagian kalangan karena memperkuat keterlacakan publik. Namun, tak sedikit pula yang menganggap alasan “ancaman kuantum” terlalu spekulatif dan lebih mendesak untuk menghadirkan audit independen ketimbang sekadar ganti alamat.

Empat tahun berlalu sejak Bitcoin dijadikan alat pembayaran yang sah, El Salvador tetap menjadi pusat perdebatan di dunia keuangan global. Pendukung menyebut kebijakan Presiden Bukele sebagai terobosan berani yang membawa keuntungan besar dan menjadikan negara itu sebagai pionir adopsi kripto di level nasional.

Namun di sisi lain, kritik juga tak surut. IMF dan beberapa ekonom menyebut kebijakan ini membahayakan stabilitas fiskal, menurunkan kepercayaan institusi global, dan bisa menyulitkan negosiasi utang di masa depan.