Siloam Terus Dukung Pemerintah Perangi Stunting

JawaPos.com - PT Siloam Internasional Hospital Tbk (SILO) membantu pemerintah mencegah penderita gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis atau stunting. Hal tersebut lantaran masih tingginya anak penderita gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis atau stunting.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada 2018 sebanyak 7,8 juta atau 30 persen dari 23 juta balita di Indonesia adalah penderita stunting. Meskipun proporsinya telah dari 37 persen pada periode sebelumnya, namun angka itu terbilang masih tinggi.

Pemerintah sendiri telah merilis Gerakan Nasional Pencegahan Stunting pada Juli tahun lalu, dimana perlu ada kemitraan pemerintah dengan swasta agar gebrakan ini berjalan efektif. Sejumlah kalangan meminta upaya ini terus digaungkan agar jumlah stunting dapat terus ditekan.

“Kami membantu pemerintah mencegah stunting. Ini bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang, dimana kami juga telah dan terus berperan,” ujar Direktur Siloam Hospital Group Monica Lembong dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/2).

Siloam Hospital Group merupakan salah satu dari pelaku usaha yang ikut berpartisipasi dalam Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Gerakan Nasional Pencegahan Stunting. Selain Siloam, ada korporasi besar seperti Unilever Indonesia, Mayora Indah, Gunung Sewu Group dan lain sebagainya. Gerakan yang diinisasi Kantor Staf Presiden tahun lalu ini terus berjalan dengan baik, dan akan terus ditingkatkan.

Stunting merupakan suatu kondisi di mana salah satunya dicirikan oleh anak memiliki tubuh pendek karena kekurangan gizi kronis dalam waktu cukup lama. Penyebab seorang anak mengalami stunting di antaranya karena kurangnya pemberian ASI, pengasuhan anak yang kurang tepat, infeksi, kondisi lingkungan, dan gizi pangan buruk. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi 2015-2016, hanya dua provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi balita stunting di bawah 20 persen.

"Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan Siloam Hospital Group melakukan berbagai penyuluhan kepada pasien maupun komunitas di luar pasien mengenai pola hidup sehat yang diharapkan akan menekan angka prevalensi stunting di Indonesia. Kami juga melakukan berbagai macam program kesehatan lainnya untuk masyarakat,” tuturnya.

Sementara Dewan Pembina Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI) Prof. dr Fasli Jalal menilai proporsi stunting sebesar 30 persen masih terlalu tinggi bagi Indonesia.

”Menurut WHO angka 30 persen masih tinggi dan apalagi Indonesia dengan populasinya yang besar, sehingga posisi Indonesia sama seperti negara Afrika lainnya penderita gizi buruk,” imbuhnya.

Oleh karena itu, untuk menekan angka penderita gizi buruk kronis atau stunting perlu kerjasama semua sektor pemerintahan hingga pemerintah daerah dan termasuk keterlibatan peran swasta di dalamnya. Apalagi, pemerintah tahun ini menargetkan jumlah penderita gizi buruk tumbuh 2 persen tentunya harus perlu kerjasama semua pihak.

Peran swasta, lanjut Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini, sangat besar dan perlu dioptimalkan. Dimana perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di daerah operasionalnya bisa mendukung program penanganan masalah gizi buruk.

Ke depan, program penanganan stunting perlu ditingkatkan seiring dengan berkembang pesatnya masalah penyakit di dunia kedokteran kedepannya.

Fasli mengatakan, stunting yang disebabkan kekurangan gizi pada usia dini dapat meningkatkan kematian untuk bayi dan anak, kerja otak tidak maksimal, dan menurunkan kemampuan kognitif.