Masalah Gizi Bukan Hanya Tengkes

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan meluncurkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) kemarin (12/6). Salah satunya terkait status gizi di Indonesia. Data dari survei tersebut bakal menjadi dasar penyusunan program kegiatan pembangunan agar tepat sasaran dan berbasis bukti.

”Termasuk rencana pembangunan kesehatan nasional dan daerah,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam acara Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023.

Dante menyebut ada dua jenis data yang menjadi rujukan SKI. Pertama, bersumber dari pelaporan seperti program di dinas kesehatan dan data BPJS Kesehatan. Kedua, data yang bersumber pada survei.

Data tersebut diperlukan untuk mengetahui dampak dari program. ’’Contohnya, prevalensi stunting,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa status prevalensi stunting atau tengkes di tanah air hanya turun 0,1 persen pada 2023. Pada kesempatan yang sama kemarin, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Liza Munira mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada 2023 adalah 21,5 persen. Sebelumnya 21,6 persen.

Dia menyebut masalah gizi itu bukan hanya tengkes. Ada pula angka berat badan berlebih dan kurang gizi naik.

’’Wasting (kurang gizi) naik menjadi 8,5 persen dan overweight (berat badan berlebih) naik menjadi 4,2 persen,” katanya.

Pada 2022, prevalensi wasting 7,7 persen dan overweight 3,5 persen. Jika dilihat dari kelompok umur, menurut dia, ada dua titik kritis.

Pertama adalah saat bayi baru lahir yang kondisi tengkesnya sudah tampak. Ada 20 persen bayi lahir sudah menunjukkan gejala tengkes, yakni panjang lahir kurang dari 48 cm. ’’Sehingga, perlu kita intervensi ibu hamil,” ucapnya.

Kedua, di bawah 1 tahun menuju 2 tahun. Yakni, masa MPASI (makanan pendamping air susu ibu). Menurut dia, itu titik rawan karena dari data ada potensi tengkes 1,7 kali.

’’Stunting tidak terjadi tiba-tiba. Biasanya dimulai dari wasting dan underweight. Biasanya pula disertai penyakit penyerta,” ucapnya.

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS) Ahmad Avenzora menyebutkan, ada keterkaitan antara tengkes dan indikator sosial ekonomi lainnya. Itu dilihat dari data survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS.

’’Kami mencoba melihat stunting dengan indikator lain. Kami melakukan dengan analisis kuadran dan dapat melihat, misalnya, stunting dikaitkan dengan kemiskinan,” tuturnya.

Tidak semua kabupaten/kota bisa dilakukan analisis kuadran. Hanya 491 kabupaten/kota yang bisa.

Hasilnya, ada 161 kabupaten/kota yang kemiskinannya tinggi dan tengkesnya tinggi. Tapi, di sisi lain, ada 114 kabupaten/kota yang kemiskinannya rendah, tapi tengkesnya tinggi. (lyn/c7/ttg)