Masuki Fase Bonus Demografi, Kepala BKKBN Sebut Keluarga Jadi Pintu Utama Perbaikan Kualitas SDM

Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Sulawesi Barat Kamis (30/11).

JawaPos.com -  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo,Sp.OG (K) mengatakan keluarga adalah pintu utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat masuk fase Bonus Demografi.

"Sebentar lagi kita akan memasuki Bonus Demografi. Kondisi ini hanya bisa dirasakan manfaatnya jika kualitas SDM baik," kata dr. Hasto dalam.sambutan di Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Sulawesi Barat Kamis (30/11).

Oleh sebab itu, lanjut dr. Hasto, jika angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat tidak segera diturunkan, maka dikhawatirkan tidak bisa melewati bonus demografi dengan baik. Inilah yang menjadi alasan kenapa Sulbar harus segera menurunkan angka stunting.

Ia juga menegaskan keluarga harus menjadi perhatian utama. Pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa. Apalagi, 2025-2035 merupakan fase puncak periode bonus demografi yang harus terus dikapitalisasi. Keluarga sehat, produktif dan berkualitas adalah tujuan program Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka.

Baca Juga: Sambut Bonus Demografi 2030, Menkes: Kita Harus Pastikan Penduduk di Daerah Manapun Sehat dan Cerdas

"Sulbar itu kasus khusus atau spesialis case Provinsi yang spesial karena peluang demografi akan menutup lebih cepat sedikit dibandingkan rata-rata yang lain, bisa 2035 sampai 2039 tetapi Sulbar secara teori 2034 padahal IPM-nya kan masih rendah salah satu sebabnya karena di sini akan memang kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya sehingga memacu Sulbar bonus demografinya bisa lebih cepat," ujarnya.

Oleh karena itu, Sulbar dengan bonus demografinya yang dimiliki bisa lebih cepat dan menguntungkan, namun jika stuntingnya tidak lebih cepat turun maka itulah yang dinilai akan merugikan. 

"Maka, harapan saya pemerintah pusat maupun daerah harus sama-sama semaksimal mungkin untuk menangani stunting di Sulbar," ucap dr. Hasto.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Sulbar merupakan tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 35,0 persen.

Merespons hal itu, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP mengatakan, arah kebijakan penurunan stunting di Sulbar tahun 2023-2026 sudah ada 8 poin. Targetnya pada 2026 bisa mencapai angka prevalensi stunting hingga 20 persen. 

"Agak mustahil untuk mencapai target jika tata kelola manajemen penanganan stunting tidak dibenahi. Oleh sebab itu, kita harus konsisten menjalankan delapan kebijakan besar ini," ujarnya.

Karena itu, kolaborasi merupakan hal penting untuk mengeksekusi masalah stunting di Sulbar. Oleh sebab itu, Ia meminta perhatian serius pemerintah kabupaten agar melihat masalah ini menjadi sebuah opportunity yang tidak boleh dibiarkan dan dikelola dengan sembarangan.

Kepala BKKBN Sulbar Resky Murwanto mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar, BKKBN Sulbar terus berupaya dan bersinergi dengan berbagai unsur. Baik dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan juga komunitas-komunitas strategis yang ada.

"Rapat Koordinasi Teknis Program Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulbar semoga menjadi momentum untuk menguatkan kembali komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting di Bumi Malaqbi," ujarnya.