Presiden Prabowo Disadap, Pakar Ingatkan Risiko Keamanan Negara

JawaPos.com - Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi, tetapi berpotensi melebar ke kepentingan keamanan nasional. Kebocoran komunikasi kepala negara dapat membuka informasi strategis yang berdampak pada kebijakan ekonomi, diplomasi, hingga keputusan pertahanan Indonesia.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC) Pratama Persadha mengingatkan, komunikasi Presiden dan jajaran tertinggi pemerintahan semestinya mendapatkan lapisan perlindungan khusus. Terlebih, dugaan penyadapan ilegal yang terungkap pada November 2026 memperlihatkan adanya potensi penyalahgunaan sistem intersepsi yang dimiliki institusi berwenang.

Menurut keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa dasar penyelidikan atau penyidikan yang sah.

Pratama menilai, apabila komunikasi Presiden benar-benar berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang, dampaknya dapat melampaui kepentingan pribadi.

Baca Juga:Peran Irjen Slamet Uliandi: Pemegang Kendali Penyadapan Presiden Prabowo

"Informasi mengenai arah kebijakan ekonomi, strategi diplomasi, maupun keputusan keamanan negara merupakan informasi sensitif yang dapat memengaruhi posisi tawar Indonesia dalam hubungan internasional," kata Pratama kepada JawaPos.com, Kamis (5/11).

"Kebocoran percakapan seorang Presiden bukan hanya soal privasi pribadi, tetapi bisa menggeser posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dan membahayakan keselamatan negara," lanjutnya.

Pratama menilai, perlindungan komunikasi kepala negara tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan telekomunikasi yang berlaku umum.

Perangkat komunikasi yang digunakan Presiden dan pejabat tinggi negara perlu menjalani pemeriksaan keamanan secara rutin. Jalur komunikasi juga harus diverifikasi untuk memastikan tidak ada pihak tidak berwenang yang dapat mengakses atau menyadap informasi.

Selain itu, pengamanan ruang dan perangkat yang digunakan dalam rapat strategis perlu diperketat. Pembatasan akses terhadap ruang pertemuan, perangkat elektronik, dan jalur komunikasi menjadi bagian penting untuk mencegah kebocoran informasi.