Pakar Hukum Dorong Febrie Adriansyah Tak Hanya Dijerat Pidana, Tapi juga Disanksi Etik

JawaPos.com - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dinilai tidak hanya harus dijerat dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia juga dinilai telah menyalahgunakan jabatan, sehingga harus dijatuhkan sanksi etik atas dugaan penyalahgunaan jabatan.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Taufiqurrahman Syahuri, menjelaskan bahwa dugaan penyalahgunaan jabatan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

"Penerapan hukum pidana harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata karena adanya persepsi atau tekanan opini publik," kata Taufiqurrahman kepada wartawan, Rabu (22/7).

Baca Juga:Guru Besar UI Dorong Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dijerat Pasal Berlapis untuk Beri Efek Jera

Menurut dia, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa setiap kesalahan yang dilakukan pejabat publik otomatis merupakan tindak pidana korupsi.

Padahal, penyalahgunaan jabatan memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda dalam sistem hukum.

Ia menekankan, penyalahgunaan jabatan dapat masuk ke ranah hukum administrasi, hukum pidana jabatan, maupun tindak pidana korupsi.

Masing-masing memiliki objek pengaturan, tujuan, serta konsekuensi hukum yang berbeda.

Lebih lanjut, Taufiqurrahman menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur beragam cara penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga:Pakar Hukum Soroti Penyamaran Aset Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Diduga Agar Tak Terlacak PPATK

Mulai dari tindakan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak secara sewenang-wenang.