Sidang Banding Nadiem Makarim Digelar 5 Agustus di PT DKI Jakarta, Terbuka untuk Umum

JawaPos.com - Sidang banding kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim bakal digelar 5 Agustus Mendatang di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Juru Bicara PT DKI Jakarta Catur Iriantoro menjelaskan, sidang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Subachran Hardi Mulyana didampingi hakim anggota Catur Iriantoro Hotma Maya Marbun.

"Sidang pertama terbuka untuk umum," ucap Catur kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/7) sebagaimana dilansir dari Antara.

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 itu resmi mendaftarkan pengajuan banding atas vonis kasus Chromebook ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (8/7) pekan lalu.

Baca Juga:Spekulasi Amnesti Nadiem Makarim Mengemuka, Guru Besar: Hak Prerogatif Presiden, Tapi Harus Melalui Pertimbangan DPR

Kuasa Hukum Nadiem, Zaid Mushafi mengatakan, dalam memori banding yang diserahkan, pihaknya mengkritisi berbagai pertimbangan hakim dalam putusan kasus Chromebook yang menyeret kliennya.

"Kami meminta kepada majelis hakim pengadilan tinggi untuk menyidangkan kembali, membuka lagi fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim di tingkat pertama," ujar Zaid saat ditemui usai menyerahkan memori banding.

Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan hakim yang dipermasalahkan, yakni terkait adanya pemberian surat kuasa atas pengurusan saham Nadiem di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) dan PT Gojek Indonesia kepada pihak lain.

Menurutnya, pemberian surat kuasa oleh Nadiem tersebut justru merupakan bentuk penghindaran konflik kepentingan dalam pengadaan.

Tetapi majelis hakim malah menilai surat kuasa dimaksud hanya sebagai formalitas yang digunakan untuk melindungi adanya konflik kepentingan.

Baca Juga:Dua Pengacara Nadiem Makarim Diadukan ke Peradi, Dituding Langgar Etik Akibat Ucapan 'Yang Mulia Takut Ya'

Dia mengeklaim dalam fakta persidangan, seluruh saksi dan bukti yang diperiksa sudah secara tegas menyatakan bahwa Nadiem tidak pernah memberi perintah apa pun terhadap penerima kuasa.