
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)
JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel, akan menghadapi sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada Senin (19/1).
“Agenda: sidang pertama,” demikian tertulis dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/1).
Selain Noel, terdapat 10 terdakwa lainnya yang juga dijadwalkan menjalani sidang dakwaan pada hari yang sama. Seluruh perkara tersebut akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Adapun, ke-10 terdakwa lain yang juga akan menjalani persidangan yakni, Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022-2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja periode 2022 hingga sekarang; serta Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 periode 2020–2025.
Nama lainnya yakni, Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja periode 2020 hingga sekarang; Fahrurozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan periode 2021 hingga Februari 2025; Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator; Supriadi selaku koordinator; serta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia.
Mereka akan diadili oleh Nur Sari Baktiana sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh dua hakim anggota, Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan.
Sidang perdana ini menjadi awal proses hukum terhadap para terdakwa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan.
Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan total dugaan pemerasan dalam perkara ini mencapai Rp 201 miliar. Perbuatan tersebut diduga berlangsung dalam rentang waktu 2020 hingga 2025.
“Dari hasil identifikasi penyidik, dugaan tindak pemerasan mencapai Rp 201 miliar untuk periode 2020 sampai dengan 2025,” ucap Budi dalam keterangannya, Kamis (18/12).
Nilai tersebut, lanjut dia, belum termasuk sejumlah pemberian dalam bentuk tunai maupun barang. Di antaranya kendaraan bermotor serta fasilitas pemberangkatan ibadah haji dan umrah, sehingga total nilai pemerasan berpotensi bertambah.
“Jumlah tersebut belum termasuk pemberian tunai maupun dalam bentuk barang seperti mobil, motor, serta fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umrah, dan lainnya,” tegasnya.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK kembali menetapkan tiga tersangka baru. Dengan penambahan tersebut, total tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 ini menjadi 14 orang.
Tiga tersangka baru itu yakni, Chairul Fadly Harahap selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemenaker; Haiyani Rumondang selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3; serta Sunardi Manampiar Sinaga selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022