Tim Hukum Eks Menag Yaqut Klaim Pembagian Kuota Haji Tambahan Sesuai Aturan

JawaPos.com - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menjalani pemeriksaan sebaaagai saksi, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Yaqut yang diperiksa kurang lebih selama delapan jam, sejak pukul 11.42 WIB hingga pukul 20.20 WIB itu menyerahkan sepenuhnya materi pemeriksaan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nanti tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya. Ditanyakan ke penyidik ya," kata Yaqut usai menjalani à di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12) malam.

Sementara, kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggaraini, mengklaim kebijakan diskresi pembagian kuota haji tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, dasar hukum diskresi tersebut merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan haji.

“Bukti utamanya adalah kerangka hukum yang memberikan ruang diskresi itu sendiri, antara lain Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan haji,” kata Mellisa usai mendampingi Yaqut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12).

Selain itu, Mellisa menyebut kebijakan diskresi juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021, yang mengatur kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan. Ia menilai, kondisi faktual saat itu menuntut pengambilan keputusan cepat, lantaran tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi datang secara mendadak.

“Perhitungan teknis kapasitas di Mina, termasuk adanya kebijakan zonasi Mina oleh Saudi, berdampak pada penempatan dan pembiayaan jemaah. Hal ini juga mengacu pada MoU antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang ditandatangani pada 8 Januari 2025,” tuturnya.

Mellisa menegaskan, diskresi yang diambil Menteri Agama semata-mata dilakukan untuk kepentingan umum, khususnya pelayanan dan keselamatan jemaah haji.

“Diskresi tersebut dilakukan untuk kepentingan pelayanan dan keselamatan jemaah, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok,” tegasnya.

Namun, ia menghormati langkah KPK yang berencana meminta pendapat ahli mengenai diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019. Menurutnya, sejumlah ahli hukum sebelumnya telah memberikan pandangan serupa, di antaranya Dr. Oce Madril dan Dr. Rudy Lukman, yang berpendapat bahwa pasal tersebut memang memberikan ruang diskresi kepada Menteri Agama.

“Diskresi tersebut bukan perbuatan melawan hukum sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum,” imbuhnya.

Yaqut sendiri telah menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi kuota haji sebanyak tiga kali pemeriksaan. Yaqut sebelumnya telah dipanggil KPK, pada Senin (1/9) lalu. Selain itu, Yaqut juga sempat diperiksa pada Kamis (7/8) ketika kasus dugaan korupsi kuota haji masih berada pada tahap penyelidikan.

Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024. Sesuai UU, kuota haji seharusnya dibagi masing-masing 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. 

Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata alias 50:50, yakni 10.000 untuk jamaah reguler dan 10.000 untuk haji khusus.