Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang Kini Jadi Tersangka KPK dan Berbagai Kontroversi yang Melingkupinya

JawaPos.com-Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo periode 2021-2025 (dan baru saja terpilih kembali 2025-2030), kini menjadi sorotan nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam, 7 November 2025.

"Penangkapan Sugiri terkait dugaan kasus “mutasi dan promosi jabatan” aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ponorogo," ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Empat orang akhirnya diumumkan sebagai tersangka: Sugiri sendiri, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan seorang pengusaha swasta.

OTT dilakukan di saat Sugiri baru saja melantik 138 pejabat administrator dan pengawas ASN, mutasi massal yang kemudian menjadi bagian dari penyelidikan KPK.

Penyidikan KPK itu tidak hanya fokus pada dugaan jual-beli jabatan, tetapi juga pada proyek besar dan pengadaan di Kabupaten Ponorogo. OTT KPK tersebut pun akhirnya menguak sejumlah kontroversi di balik peran Sugiri Sancoko. Berikut beberapa kontroversi yang melingkupinya:

1. Kontroversi Museum Reog

Salah satu proyek yang disoroti adalah Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Ponorogo, proyek yang sejak awal dipromosikan sebagai ikon budaya dan pariwisata. Setelah Sugiri jadi tersangka, KPK membuka penyelidikan mendalam pada proyek ini.

Dugaan penerimaan “uang haram” atau gratifikasi dari proyek ini mencuat setelah KPK memeriksa sekitar 80 saksi dalam sepekan terakhir. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor pemerintahan, rumah dinas, dan lokasi swasta terkait proyek, untuk menyita dokumen dan barang bukti

.

2. LHKPN

Kemudian, menjelang OTT, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Sugiri pada 14 Maret 2024 menunjukkan total kekayaan mencapai sekitar Rp 6,19 miliar, terutama dari aset tanah dan bangunan tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kekayaan ini, dibanding dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait jabatan serta proyek, hal itu memicu pertanyaan publik: apakah aliran dana dari proyek pemerintahan ikut memperbesar kekayaannya secara signifikan.

Baca Juga: Dari Penyelidikan 80 Saksi, KPK Ungkap 3 Kasus yang Menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko 

3. Mutasi 138 ASN di Pemkab Ponorogo

Kemudian, pasca OTT, Pemkab Ponorogo menyatakan akan meninjau ulang mutasi 138 ASN yang baru saja dilakukan. Hal ini karena rotasi jabatan dinilai terjadi bersamaan dengan dugaan suap/promosi jabatan. Publik dan pemerhati birokrasi menyoroti praktik jual-beli jabatan sebagai ancaman bagi profesionalisme ASN dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. (*)