Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer 'Noel' Angkat Bendera Putih, kini Akui Kesalahan dan Tak akan Tempuh Perlawanan

JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel memastikan tidak akan mengajukan upaya hukum praperadilan, setelah dirinya menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel ditetapkan tersangka, setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi berupa pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Nggak, nggak usah (mengajukan praperadilan)," kata Noel usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, sambil berjalan dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi oranye di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9).

Mantan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) itu mengakui kesalahan atas yang diperbuatnya. Ia memastikan, akan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya tersebut.

"Seperti pasti penyidiknya luar biasa, dan ya saya mengakui kesalahan saya, dan saya mempertanggung jawabkan kesalahan saya," tegasnya.

Padahal, Noel sempat meminta amnesti ke Presiden Prabowo saat hendak ditahan ke rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta, pada Jumat (22/8). KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022–2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022–2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020–2025

Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020–2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025–sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021–2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia.

Dari kasus tersebut, para tersangka berhasil mengumpulkan uang hasil pemerasan sebesar Rp 81 miliar. Uang tersebut dibagikan ke sejumlah pihak dan Irvian mendapatkan jatah terbanyak, yakni sebesar Rp 69 miliar.

Sementara, Noel selaku Wamenaker menerima jatah pemerasan Rp 3 miliar. Selain itu, Noel juga mendapatkan satu motor Ducati.

KPK menyebutkan kasus pemerasan pengurusan K3 ini telah berlangsung sejak 2019. Uang pengurusan yang seharusnya cuma Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta. Modus pemerasan yang dilakukan Noel Cs diduga memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pihak yang tidak membayar lebih.

Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.