Dari Ganjar Pranowo hingga FX Rudy, Elite PDIP Hadiri Sidang Vonis Hasto Kristiyanto di PN Jakarta Pusat

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang pembacaan vonis kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7).

Hasto terjerat dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku.

Pantauan JawaPos.com, Hasto Kristiyanto memasuki ruang sidang Prof. Dr. Hatta Ali PN Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.52 WIB.

Sejumlah elite PDIP terlihat hadir ke dalam ruang sidang, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, TB Hasanuddin, FX Hadi Rudyatmo, Ribka Tjiptaning, Lasarus, hingga Ganjar Pranowo.

Tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan putusan hari ini tidak akan mengalahkan nalar hukum. Ia tak menginginkan ada pesanan politik terhadap proses hukum Hasto Kristiyanto.

"Jangan sampai putusan hari ini karena ada pesanan politik, karena ada kepentingan politik," kata Ronny di PN Jakpus. Ia menyinggung putusan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong yang telah divonis bersalah.

"Cukuplah Saudara Tom Lembong yang minggu lalu diputus bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, jangan sampai terjadi lagi kriminalisi politik hukum terhadap orang-orang yang memperjuangkan demokrasi, terhadap orang-orang yang bersikap kritis, terhadap hukum dan demokrasi," tegas Ronny.

Dalam kasusnya, Jaksa KPK menuntut hukuman 7 tahun pidana penjara terhadap Hasto Kristiyanto. Jaksa meyakini, Hasto Kristiyanto terbukti bersalah melakukan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan," ucap Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7).

Jaksa menyebut Hasto terbukti merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini.

Selain itu, Hasto juga diyakini memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku.

Uang tersebut diberikan Hasto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1.

Hasto dinilai melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a serta Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHAP.