Tak Terima Hasto Dituntut 7 Tahun Penjara, Tim Hukum Sebut Kriminalisasi Politik dan Ungkit Nama Jokowi

JawaPos.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku sebagai bentuk kriminalisasi politik.

Menurut kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, perkara yang menjerat kliennya tidak berdiri sebagai tindak pidana murni, melainkan sarat dengan nuansa politis. Ia menilai penegakan hukum terhadap Hasto merupakan bentuk rekayasa yang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan secara politik.

“Saya kira hal yang sangat perlu mendapat perhatian kita bahwa perkara ini bukan perkara kejahatan murni, tetapi ini adalah seperti berulang kali kami katakan, ini adalah perkara politik yang dikriminalkan. Ini adalah kriminalisasi politik agar supaya ini bisa dituntut dengan tuntutan yang tinggi, diciptakanlah pasal apa yang disebut dengan obstruction of justice,” kata Maqdir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7).

Maqdir mempertanyakan keabsahan dan logika dari alat bukti yang digunakan oleh jaksa, khususnya terkait data Call Detail Record (CDR) yang dianggap tidak masuk akal dan mencederai logika publik.

“Kalau mereka mau jujur, penuntut umum itu mereka juga harusnya mengakui bahwa kalau satu hal yang terkait dengan CDR yang mereka katakan, mereka tidak pernah mau ungkap bahwa perjalanan Harun Masiku dari Jakarta Barat sampai ke Tanah Abang hanya dalam waktu satu detik. Ini sesuatu yang betul-betul sangat mencederai akal sehat,” tegasnya.

Maqdir menyebut adanya dugaan manipulasi bukti elektronik. Ia pun menyoroti ketidakwajaran narasi keberadaan Harun Masiku dan Nur Hasan di PTIK yang disebut terjadi dalam rentang waktu yang tidak realistis di tengah lalu lintas Jakarta.

“Kalau kita lihat betul secara baik bagaimana perjalanan yang disebut sebagai perjalanan dari Harun Masiku bersama-sama dengan Nur Hasan dari Menteng dengan berputar-putar sampai kemudian mereka katakan berada di PTIK hanya dalam waktu sekitar 30–35 menit, dalam kondisi pukul sekitar pukul 20.17, atau sesudah 17-an, itu tidak mungkin di Jakarta ini kita bisa jalan,” ujarnya.

Maqdir juga menegaskan pembuktian dalam perkara pidana tidak boleh didasarkan pada dugaan semata, apalagi ketika saksi kunci seperti Nur Hasan telah membantah keterlibatan.

Lebih jauh, Maqdir menyebut ada indikasi tekanan politik yang dialami Hasto sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengungkap bahwa Hasto pernah diminta mundur dari jabatan Sekjen PDIP dan tidak mengambil langkah politik terhadap Presiden Joko Widodo.

“Mulai dari 13 Desember 2024 dia dihubungi orang meminta dia mundur dari jabatan sebagai sekjen. Kalau dia mundur, dia tidak akan dipidanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan memecat Jokowi. Kalau dua hal ini dilakukan oleh Hasto, maka dia tidak akan dipidanakan,” ungkap Maqdir.

Ia menyimpulkan, perkara ini merupakan bagian dari dinamika politik internal PDI Perjuangan dan upaya pengambilalihan kekuasaan di tubuh partai.

“Dari diskusi beberapa teman di PDIP, ini sebenarnya adalah upaya awal yang sudah tidak berhasil untuk mengambil alih partai ketika Presiden Jokowi meminta tambahan masa jabatan dan juga ketika dia tidak berhasil menambah satu periode,” cetus Maqdir.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dituntut hukuman 7 tahun pidana penjara oleh Jaksa KPK. Jaksa meyakini, Hasto Kristiyanto terbukti bersalah melakukan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku.

"Terdakwa Hasto Kristiyanto telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," ucap Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan," sambungnya.