DPR Tunggu Surat Pemerintah soal Posisi 12 Dubes yang Kosong, Puan: Harus Paham Geopolitik dan Konflik Global

JawaPos.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan lembaganya masih menunggu Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto terkait daftar nama calon duta besar (dubes) RI yang akan mengisi sejumlah pos penting di beberapa negara sahabat. Setelah menerima surat tersebut, DPR akan segera melakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Terkait nama-nama dubes, tentu saja DPR menunggu surat dari pemerintah. Siapa saja namanya, siapa yang diusulkan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7).

Pasalnya, saat ini terdapat 12 posisi duta besar RI di berbagai negara sahabat yang kosong. Posisi yang belum terisi termasuk duta besar RI untuk Amerika Serikat, Jerman (Berlin), serta Perwakilan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) di New York dan Jenewa. 

Puan menekankan, Presiden Prabowo perlu mengusulkan calon dubes yang tidak hanya mumpuni secara profesional, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika geopolitik dan konflik internasional saat ini.

“Ya kami berharap dengan situasi geopolitik dan situasi global yang seperti ini, kami berharap bahwa nama-nama yang diusulkan memang sebaiknya adalah orang-orang yang memang mengetahui tentang situasi geopolitik, situasi global,” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan menekankan tantangan diplomasi saat ini semakin besar, mulai dari konflik kawasan, ketegangan antarnegara besar, hingga perubahan iklim dan transformasi digital global. Oleh karena itu, calon dubes juga harus memiliki kapasitas komunikasi dan koordinasi yang tinggi.

“(Calon dubes) bisa diterima oleh negara-negara yang nanti mereka ini diusulkan menjadi dubes di negara-negara tersebut, dan bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di negara tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, kekosongan 12 posisi duta besar (dubes) Indonesia untuk negara-negara sahabat menjadi sorotan dalam rapat kerja (raker) antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, mengakui mengalami pelambatan dalam proses pengisian Dubes RI tersebut. Karena itu, Sugiono meminta maaf dalam rapat kerja tersebut.

"Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas concern-nya, memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth," ujar Sugiono dalam raker dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6).

Meski terdapat kekosongan pada posisi duta besar, Sugiono menegaskan bahwa perwakilan Indonesia di negara-negara tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia memastikan, fungsi-fungsi diplomatik tetap dilaksanakan oleh para pejabat sementara yang ditunjuk.

"Namun juga kami tetap bisa melaksanakan semua tugas-tugas perwakilan di negara-negara yang tidak ada duta besarnya dengan cukup lancar, tapi sekali lagi ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting," pungkasnya.