Sebagai Almamater, Unpad pun Respons Dugaan Cabul Dokter Obgyn di Garut, Korbannya Diduga Lebih dari Satu

JawaPos.com - Viral video seorang dokter obstetri dan ginekologi (obgyn) yang diduga melakukan pelecehan seksual saat USG pasiennya mendapatkan tanggapan dari kampus. Universitas Padjajaran, sebagai kampus asal dokter tersebut pun akhirnya memberikan pernyataan. Kemenkes pun ambil sikap terkait kasus ini.

Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi menyatakan keprihatinannya. “Pada prinsipnya Unpad menyayangkan dan tidak menolerir semua tindakan yang terjadi, yang telah mencoreng kode etik dan sumpah jabatan profesi kedokteran” kata Dandi Supriadi pada Rabu (16/4).

Unpad memberikan perhatian pada kasus yang terjadi di Garut ini. Menurut Dandi, kampus masih menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari kepolisian. Alasannya, video yang beredar tidak secara jelas menunjukkan wajah pelaku.

“Kasus yang terjadi ini sudah di luar ranah institusi pendidikan,” katanya. Alasannya, pelaku sudah menjadi alumni. Oleh karena itu, untuk sanksi hukum maupun sanksi profesi akan diserahkan kepada kepolisian, rumah sakit, dan organisasi profesi.

“Secara umum, Unpad terus mengevaluasi kurikulum serta peraturan etika pendidikan di kampus agar tetap relevan dengan kondisi saat ini,” ujar Dandi. Di kampus, Unpad memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) jika ada kejadian di dalam kampus.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi publik Kemenkes Aji Muhawarman menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien merupakan hal utama. “Tidak bisa ditawar,” katanya.

Dia menyatakan bahwa Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) kini sedang melakukan pemeriksaan atas kasus ini. KKI juga berkoordinasi dengan organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aparat penegak hukum.

"Kemenkes sudah mengirimkan surat ke KKI untuk meminta pencabutan STR yang otomatis akan menggugurkan SIP oknum dokter tersebut,” beber Aji. Jika hasil investigasi ditemukan pelanggaran etik dan disiplin profesi, KKI akan memberikan sanksi berupa pencabutan STR. Aji menyatakan bahwa Kemenkes juga akan mengambil tindakan pencabutan SIP pelaku.

Sementara itu, Asdep Pemberian Layanan Perempuan Korban Kekerasan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Ratna Oeni Cholifah menyampaikan, kasus sudah ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Garut untuk pendampingan dan penanganan bagi para korban. Sampai saat ini (16/4), sudah ada 2 korban baru yang melapor ke UPTD PPA Kabupaten Garut. Angka ini pun dimungkinkan terus bertambah karena diduga banyak korban lainnya.

Dengan adanya kemungkinan tersebut, maka saat ini telah dibuka posko pengaduan terkait kasus pelecehan oleh dokter Obgyn lulusan Unpad oleh LBH Padjajaran. Posko dibuka sejak kasus ramai, yakni Selasa (15/4).

"Sebelum kasus ini viral, diketahui sudah banyak pasien yang mengalami kejadian serupa hingga salah satu suami dari pasien tersebut pernah ada yang marah dan menonjok pelaku tetapi kemudian kasusnya berakhir damai," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Pelaku diketahui semula praktik sebagai dokter kandungan di Klinik Karya Harsa, RS Anisa Queen, dan RSUD Malangbong. Namun saat ini yang bersangkutan tidak lagi praktik di tempat tersebut.

"Pihak Dinkes Kabupaten Garut telah melakukan pertemuan online dengan Kemenkes untuk berkoordinasi dan diketahui bahwa SIP (Surat Izin Praktek, red) dokter kandungan tersebut sudah dicabut," jelasnya.

Sementara, untuk proses hukum masih dalam tahap penyelidikan oleh Polres Garut. Pelaku diketahui sempat melakukan ibadah umrah sebelum kasus viral. Namun saat ini sudah pulang dan berada dalam tahanan pihak kepolisian. UPTD PPA Kabupaten Garut juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Garut dan tim majelis profesi. (lyn/mia)