Danramil Aradide Papua Tewas Dibunuh KKB, Pengamat Intelijen Sebut TNI-Polri Harus Respons Serius Situasi di Papua: Ini Bukan Lagi Isu HAM!

JawaPos.com - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua masih terus berulah yang menyebabkan gugurnya personel TNI-Polri. Terbaru, Danramil Aradide Papua Letda Inf Oktovianus Sogarlay menjadi korban pembantaian keji pada 12 April lalu. Ia tewas dengan luka-luka berat.

Mengomentari pembunuhan Oktovianus, Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro melihat bahwa situasi di Papua kian genting.

“Ini bukan lagi isu HAM”, katanya dalam keterangan tertulis yang diterima.

Menurutnya situasi di Papua saat ini telah masuk pada kondisi perang melawan kelompok separatis. “Mereka menggunakan senjata perang taktik, strategi, intelijen bahkan infrastruktur perang. Bagaimana seorang Danramil bisa diketahui identitasnya? Bagaimana prosedur perjalanannya? Itu semua menjadi pertanyaan-pertanyaan kunci untuk dapat melihat peristiwa ini secara lebih utuh,” kata Simon, sapaannya.

Artinya, menurut Simon, KKB telah menyusun strategi yang menyerang langsung, tertarget dan spesifik, yaitu institusi pertahanan negara. Bahkan mereka memetakan secara detail pergerakan sehingga eksekusi pembunuhan dapat dilakukan.

Simon berpendapat bahwa kelompok separatisme ini sudah ditunggangi dengan agenda asing. “Siapa 'asing' itu? Mereka yang meneriakkan situasi di Papua sebagai situasi pelanggaran HAM. Padahal jelas, mereka bersenjata, bertaktik, berstrategi, agenda dan tujuan jelas, dan sasaran kelompok tertentu yang merepresentasikan institusi pertahanan dan keamanan negara,” jelas Simon.

Pemerintah, TNI, POLRI, Intelijen, termasuk pemerintah daerah seharusnya bisa lebih responsif menghadapi situasi ini. “Sinergisitas TNI-POLRI sudah bersifat tuntutan wajib dilembagakan di Papua. Karena KKB menyatakan perang terbuka,” kata Simon.

Simon menjelaskan bahwa salah satu respons penting yang harus segera dilakukan antara lain dengan cara menetapkan prosedur operasi sebagaimana dalam situasi perang. “Kalau tidak, NKRI akan terus dirugikan dan dirongrong kedaulatannya,” katanya.

Respons lain adalah melembagakan sinergisitas TNI-Polri, yaitu dengan cara menetapkan peran-peran yang beririsan antara kedua institusi. Sementara di sisi yang lain, memperkuat dan mempersiapkan tupoksi masing-masing lembaga.

“Kita perlu memperkuat Tupoksi TNI dalam melaksanakan Operasi Teritorial dan Operasi Pengamanan Perbatasan dengan SOP yang lebih responsif sesuai dengan standar penerapan pada kondisi perang,” kata Simon.

Baca Juga: Korlantas Temukan 19.611 Pelanggaran Lalu Lintas selama Arus Mudik Lebaran

Sementara itu, Operasi Pengamanan terhadap sipil juga harus dilakukan oleh kepolisian. “Ini juga peguatannya harus ditingkatkan,” kata Simon.

“Hal lain adalah peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dan strategi operasi lapangan oleh TNI. Kita tahu bahwa kondisi geografis di Papua memiliki spesifikasi tersendiri. Oleh karenanya untuk meningkatkan efektifitas perlu dipersiapkan SDM, dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana dan kelembagaan secara lebih rinci dan terstruktur. Ini membutuhkan sinergi TNI-Polri dan juga intelijen di lapangan,” tutup Simon.