Hakim Tolak 3 Gugatan Praperadilan Ruslan Buton

JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan oleh Panglima Serdadu Eks Trimata Nusantara Ruslan Buton, Selasa (21/7). Hakim tunggal memutuskan menolak 3 gugatan praperadilan yang dilayangkan Ruslan.

Adapun 3 gugatan praperadilan yang dimaksud yakni, pertama, gugatan yang diajukan oleh Ruslan dengan nomor 73/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel. Kedua dengan penggugat istri Ruslan, Erna Yudhiana dengan nomor perkara 74/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel. Dan dengan penggugat anak Ruslan, Sultan Nur Alam San Regga nomor 75/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel.

Hakim Tunggal Akhmad Suhel memutuskan menolak gugatan Ruslan. Hakim menilai penetapan tersangka Ruslan sudah memenuhi prosedur hukum yang benar.

"Mengadili menolak ekspesi pemohon menolak keberatan termohon 2 dalam pokok perkara. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara ke pemohon," kata Suhel dalam persidangan.

Sedangkan praperadilan yang diajukan oleh anak Ruslan dipimpin oleh hakim tunggal Mery Taat Anggarsih. Sedangkan gugatan dari istri Ruslan dipimpin oleh hakim Suswanti. Kedua hakim pun memutuskan menolak gugatan tersebut dengan dalih yang sama.

Sebelumnya, Ruslan Buton ditangkap polisi pada Kamis (28/5) siang. Dia diduga digelandang polisi akibat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana salah satu poinnya meminta agar Jokowi mundur. Dia merasa kepada Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19. Dia bahkan sempat berujar tidak menutup kemungkinan ada revolusi rakyat jika Jokowi tak kunjung melepas jabatannya.

Kabar penangkapan ini dibenarkan oleh Kepala Penerangan Komando Resimen Militer (Kapenrem) 143/Kendari, Mayor Sumarsono. "Ya (Ruslan Buton ditangkap) dari berita kita tahunya juga," kata dia kepada JawaPos.com, Kamis (28/5).

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman pidana 6 tahun dan/atau Pasal 207 KUHP, dengan ancaman penjara 2 tahun.