Ditahan, Mantan Anggota DPRD Sumut: Tanya Penyidik!

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Anggota DPRD Sumut Elezaro Duha. Duha ditahan lembaga antirasuah selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Menanggapi penahanannya, dia meminta agar awak media menanyakannya kepada penyidik. "Tanya penyidik," tukasnya saat hendak masuk mobil tahanan, Selasa (7/8) malam. Selebihnya dia enggan menggubris berbagai cecaran pertanyaan yang dilontarkan awak media.

Untuk diketahui, hari ini penyidik KPK memanggil empat orang tersangka Anggota DPRD Sumut. Namun, ada dua yang mangkir dari panggilan lembaga antirasuah ini. Rencananya mereka memang akan diperiksa terkait kasus yang melilitnya. Dua orang tersebut ialah Musdalifah, dan Tahan Manahan Pangabean.

"Belum diperoleh informasi terkait alasan ketidakhadirannya," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah.

Tak hanya itu, ada satu orang bernama Passirudin Daulay yang juga tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah. Namun dikarenakan sakit maka akan dijadwalkan ulang.

"Penasehat Hukum datang dan membawa surat bahwa bahwa kliennya sedang sakit. Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang namun belum ditentukan waktunya," jelasnya.

Dalam kasus ini sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka terhadap 38 Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Mereka ditetapka tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap dari Gubernur Sumut kala itu Gatot Pujo Nugroho.

Puluhan anggota DPRD tersebut kata Agus, ditetapkan tersangka karena menerima fee masing-masing senilai Rp 300 - Rp 350 juta. Uang tersebut diberikan Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana. Atas serangkaian pasal yang disematkan, puluhan anggota DPRD Sumut tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 12 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014- 2019 dalam dua tahap, yaitu: tahap pertama pada 2015, KPK menetapkan 5 unsur pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka. Lalu, tahap kedua pada 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka.

Sedangkan, terhadap Gubernur Sumut dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 1004/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017. Dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.250.000.000, subsidair 6 (enam) bulan. Atas putusan tersebut, Gatot kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan PN.

Pada Juli 2017 jaksa eksekutor pada KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat untuk menjalani pidananya.