Pakar Ragukan Penangkapan 'Bjorka': Salah Atribusi Makin Guncang Kredibilitas Aparat

JawaPos.com - Penangkapan seorang pria yang disebut aparat sebagai sosok di balik peretas atau hacker 'Bjorka' memicu perdebatan luas. Alih-alih menutup kasus, langkah ini justru menimbulkan pertanyaan baru mengenai akurasi investigasi siber di Indonesia.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Persadha, menilai klaim aparat patut dipertanyakan. Menurutnya, identitas Bjorka selama ini terbungkus lapisan anonimitas yang sangat kompleks, sehingga tidak mudah diatribusikan pada satu orang semata.

“Bjorka bukan hanya akun anonim biasa, tapi sudah menjadi semacam persona kolektif yang bisa dijalankan lebih dari satu orang. Karena itu, wajar publik meragukan penangkapan yang dilakukan,” kata Pratama dihubungi JawaPos.com.

Keraguan itu bukan tanpa alasan. Sejak 2022, Bjorka dikenal konsisten membocorkan data jutaan warga Indonesia, berinteraksi di forum gelap internasional, dan bahkan menantang pemerintah.

Namun, setelah aparat mengumumkan penangkapan, aktivitas akun Bjorka tetap berlanjut tanpa hambatan. Hal ini memunculkan dugaan bahwa yang ditangkap hanyalah sosok periferal, bukan otak utama di balik operasi peretasan.

“Jika yang disasar keliru, risikonya sangat besar: kriminalisasi orang yang salah, hilangnya kepercayaan publik, dan pelaku asli semakin sulit dilacak,” ujar Pratama.

Dalam dunia siber, Pratama menegaskan, kesalahan semacam ini dikenal sebagai misattribution risk, yakni risiko salah atribusi akibat jejak digital yang sengaja dikaburkan.

Para peretas kerap menggunakan 'false flag' atau identitas palsu untuk menyesatkan investigasi, sehingga pihak yang ditangkap sangat mungkin bukan merupakan pelaku sebenarnya.

Pratama menekankan bahwa investigasi siber memerlukan bukti forensik kuat, seperti log akses, alamat IP konsisten, hingga keterkaitan transaksi di dark web. Tanpa itu, klaim aparat akan mudah dipatahkan komunitas siber, baik di dalam maupun luar negeri.

“Masalahnya, publik justru melihat penangkapan ini lebih bernuansa pencitraan ketimbang berbasis bukti teknis. Padahal, langkah tergesa-gesa hanya memperburuk kredibilitas aparat,” tegas Pratama.