KPK Duga Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Tahu Skandal Aliran Uang Kuota Haji Tambahan Era Jokowi

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, mengetahui dugaan skandal aliran uang kuota haji tambahan 2023–2024, era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal ini setelah lembaga antirasuah memeriksa Syarif Hamzah beberapa waktu lalu.

“Pemeriksaan kepada yang bersangkutan adalah atas pengetahuan atau yang diketahuinya terkait dengan konstruksi perkara ini, khususnya terkait dengan dugaan aliran uang tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/9).

Budi menjelaskan, meskipun fokus penyidikan saat ini menyoal aliran dana yang diterima sejumlah pejabat Kementerian Agama (Kemenag), tidak menutup kemungkinan KPK juga akan menelusuri keterlibatan pihak-pihak dari lembaga keagamaan, termasuk GP Ansor.

Menurutnya, KPK juga tidak menutup ruang untuk memanggil oknum-oknum lain dari GP Ansor bila dianggap relevan dengan kebutuhan penyidikan. 

“Sejauh ini pemanggilannya adalah kepada pihak-pihak yang memang diduga mengetahui konstruksi perkaranya. Jadi nanti pihak-pihak siapa pun ya tidak dibatasi. Artinya, penyidik memandang, menduga bahwa misalnya yang bersangkutan mengetahui dan memang keterangannya dibutuhkan, maka nanti bisa dilakukan pemanggilan,” jelas Budi.

Syarif diperiksa penyidik KPK pada Kamis (4/9). Pemeriksaan terhadap Syarif Hamzah dilakukan untuk mendalami sejumlah temuan dokumen serta barang bukti elektronik (BBE), yang sebelumnya disita penyidik KPK dari rumah mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).

“Dikonfirmasi terkait dokumen dan BBE yang ditemukan saat penggeledahan di rumah saudara YCQ,” tegasnya.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK sendiri telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri.

Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung.

Pencegahan dilakukan setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023–2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari.

Meski telah masuk tahap penyidikan, hingga kini KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.