Komisi III DPR Setuju Anggota Geng Motor Tak Diberi SKCK

JawaPos.com - Polda Sumatera Utara menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada anggota geng motor yang terbukti melakukan tindakan pidana dan meresahkan masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Minggu (11/8), menyebut hal tersebut sebagai langkah tegas polisi untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Sebelumnya, Polda Sumut menggelar patroli skala besar untuk mencegah kejahatan jalanan

Langkah Polda Sumut tersebut lantas mendapat reaksi positif dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Sebab politikus NasDem tersebut tidak ingin aksi geng motor dianggap sebagai kejahatan ringan, yang terkadang mudah ditolerir begitu saja. Padahal, aksi mereka sangat merugikan masyarakat.

“Saya sangat sepakat dengan langkah tegas yang dilakukan Polda Sumut, dan saya minta semua Polda juga harus punya sikap yang demikian. Karena negara harus menekankan bahwa geng motor ini merupakan kriminal, kelompok penjahat," ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (12/8).

"Tidak boleh dianggap sebatas aksi seru-seruan, lifestyle, atau kenakalan semata. Mereka itu cikal bakal pelaku kejahatan yang lebih serius. Dan jelas-jelas aksinya telah mengganggu kambtibmas,” tuturnya.

Sahroni juga menilai bahwa aksi geng motor merupakan ‘pintu’ bagi tindak kriminal lainnya. Sehingga penanganannya pun harus tegas sejak dini, dan tidak bisa disepelekan.

“Jadi semakin dibikin jera, semakin bisa dicegah, akan semakin bagus. Karena geng motor itu sudah ibarat ‘sekolah dasar’ bagi para kriminal. Setelah ‘lulus’ dari situ, setelah punya validasi, mereka lanjut jadi preman, penjahat, pembunuh, dan lain-lain," ucapnya.

"Jadi memang dasarnya sudah punya watak kriminal, ditambah dirawat oleh lingkungan kriminal, ya ujung-ujungnya hanya akan melahirkan pelaku kejahatan baru. Makanya mending sejak awal diputus rantai siklusnya. Dibina sebelum terlambat,” imbuh Sahroni.

Oleh karenanya, Sahroni berharap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, bisa bertindak tegas dan memaksimalkan pencegahan terhadap tren geng motor ini. “Tapi kalau sudah tidak bisa dibilangin, tidak bisa diarahkan, ya langsung kasih tindakan tegas dan efek jera aja. Yang galak pokoknya,” tutup Sahroni