Ombudsman Terima 1.054 Laporan Dugaan Malaadministrasi

JawaPos.com - Ombudsman RI menerima sebanyak 1.054 laporan maladministrasi dari masyarakat terkait pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI Laode Ida.

Dia mengatakan, laporan yang diterimanya dari masyarakat dilaporkan melalui kantor pusat dan perwakilan Ombudsman yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sebagian besar laporan yang disampaikan ke Ombudsman sudah disampaikan para pelamar kepada instansi penyelenggara, namun belum memperoleh penyelesaian," ungkap Laode dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (3/12).

Menurutnya, hal tersebut bisa saja terjadi karena belum maksimalnya kinerja pengaduan internal di masing-masing instansi terkait. "Dan ketiadaan mekanisme menyampaikan keberatan atau sanggah pada situs web SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional) sehingga para pelamar tidak dapat terlayani dengan baik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Laode memaparkan, masalah yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yakni berkaitan dengan tahapan seleksi administrasi.

Adapun, rinciannya, sebanyak 949 laporan terkait hal tersebut salah satunya menyangkut masalah pengiriman berkas fisik ke instansi yang dilamar peserta seleksi.

"Padahal hal ini tidak perlu dilakukan karena telah menggunakan sistem online melalui situs web SSCN," tukasnya.

Selain itu, ada juga temuan Ombudsman mengenai permasalahan instansi penyelenggara yang tidak menyebutkan persyaratan secara spesifik dan jelas.

Laode menjelaskan, salah satunya ada pada formasi penghulu pertama di Kementerian Agama (Kemenag). Pihak tersebut, hanya mencantumkan kualifikasi jenjang pendidikan Strata-1 tanpa menyebutkan formasi itu dikhususkan untuk peserta laki-laki.

"Masalah lainnya di tahap administrasi, tidak jelasnya penentuan istilah rumpun keilmuan, sehingga peserta yang seharusnya memenuhi syarat sesuai formasi yang dibutuhkan menjadi tidak diloloskan," jelasnya.

"Ombudsman juga menerima laporan atas ketidaksiapan sarana dan prasarana untuk tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT)," pungkasnya.

Atas dasar persoalan-persoalan itu, Laode berharap seluruh pihak terkait yang terlibat dalam seleksi CPNS 2018 ini untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya.