Besok SP JICT Laporkan Dugaan Korupsi di Pelindo II ke KPK

JawaPos.Com - Semangat Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) untuk mempersoalkan keputusan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino tentang perpanjangan konsesi pengelolaan terminal peti kemas Tanjung Priok ke Hutchison Port Holdings (HPH) terus menyala. Rencananya, SP JICT akan melaporkan RJ Lino ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ketua SP JICT, Nova Hakim, KPK perlu mendalami dugaan korupsi di balik keputusan Pelindo II memperpanjang konsesi JICT ke perusahaan asal Hong Kong itu. Sebab, banyak kejanggalan di balik perpanjangan itu karena prosesnya yang tak transparan.

Nova menuturkan, SP JICT akan melaporkan Lino ke KPK besok pagi (22/0). “Pekerja Jakarta JICT akan mengadukan Dirut Pelindo II RJ Lino terkait dugaan korupsi perpanjangan konsesi JICT yang melibatkan Hutchison dan Pelindo II," ujarnya melalui pesan singkat, Senin (21/9).

Hakim lantas saat HPH masuk ke Tanjung Priok pada 1999, nilai kontraknya  USD 243 juta. Kala itu kapasitas bongkar muat peti kemas di angka 1,4 juta TEUs (twenty-foot equivalent unit). Namun, kini kontrak baru HPH di JICT justru turun jadi USD 215 juta untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.  “Karena itu kamu akan melaporkannya ke KPK,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VI‎ DPR RI  Hafisz Tohir‎ juga curiga dengan keputusan Lino memperpenjang konsesi untuk HPH di JICT. Sebab, nilai kontraknya justru merosot. "Secara logika apabila ada perpanjangan harusnya lebih mahal dengan yang lalu, bukan malah jadi lebih murah," ujarnya.

Kecurigaan lainnya juga muncul karena keputusan Lino memperpanjang konsesi untuk HPH tak pernah mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Padahal, Kemenhub merupakan pemegang kewenangan atas pelabuhan di Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mestinya Pelindo II membuat kontrak dulu dengan Kemenhub selaku pemegang otoritas pelabuhan sebelum menyerahkan pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok ke pihak lain. “Tapi otoritas pelabuhan sebagai regulator (Kemenhub) belum memberi izin konsesi Pelindo II ke JICT," ucapnya.(ara/JPG)