KPK Tak Perlu Izin Presiden untuk Panggil Setnov, Ini Alasannya

JawaPos.com - ‎Ketua DPR yang juga mantan tersangka kasus e-KTP Setya Novanto kembali mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, ia belum mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Setya Novanto harus bisa datang memenuhi panggilan lembaga antirasuah ini. Begitu juga menteri, hakim, dan yang lainnya.

"UU KPK memberikan kewenangan yang besar kepada KPK untuk memanggil siapapun‎, apalagi mereka yang terlibat korupsi," ujar Abdul saat dihubungi, Senin (6/11).

Menurut Abdul, alasan Setya Novanto harus memenuhi panggilan KPK lantaran lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini mempunyai UU sendiri. Tidak seperti yang lain, sehingga membuat KPK berbeda dengan lembaga lainnya.

"Karena dalam UU, ditegaskan bahwa KPK tidak perlu izin siapapun untuk memanggil pihak-pihak yang diperlukan keterangannya," katanya.

Oleh sebab itu, apabila pada panggilan ketiga Setya Novanto tetap mangkir. Maka lembaga antirasuah ini bisa melakukan pemanggilan paksa. "Kalau tidak datang bisa dengan dipanggil paksa," pungkasnya.

Sekadar informasi, Setya Novanto kembali mangkir dari panggilan kedua oleh KPK. Ketua Umum Partai Golkar ini sedianya diperiksa KPK untuk menjadi saksi dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP, dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo Direktur Quadra Sulution.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR yang isinya Setya Novanto tidak bersedia hadir pada panggilan lembaga antirasuah ini.

Salah satu alasannya, kata Febri, KPK apabila ingin melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto harus mendapat izin terlebih dahulu oleh Presiden Jokowi.