Menteri Amran Sulaiman Pastikan Pasokan Beras Aman selama Ramadhan

JawaPos.com – Kurang sebulan lagi masuk bulan Ramadhan. Biasanya, memasuki bulan puasa, masyarakat dihadapkan pada gejolak harga kebutuhan bahan pokok, khususnya beras.

Untuk itu, pemerintah memastikan stok beras menyambut bulan puasa aman dan terkendali. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Dia menyebut stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 2 juta ton.  "Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadhan nanti, pangan relatif stabil," katanya Kamis (6/2).

Amran mengatakan, selain adanya stok di gudang Bulog, pasokan beras juga didukung adanya musim panen. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, hingga Maret depan, total produksi beras mencapai 8 juta ton. Kemudian diperkirakan hingga April mencapai 13-14 juta ton.

Dengan surplus yang cukup besar tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani stabil. Bahkan pemerintah juga sudah memerintahkan kepada Bulog untuk menyerap hasil panen petani. Dengan kebijakan tersebut, stok beras di gudang Bulog semakin terjamin.

Amran mengungkapkan, pemerintah sudah menggelontorkan dana bebas bunga Rp 16,6 triliun untuk menyerap hasil panen petani itu. Dia menegaskan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani adalah Rp 6.500/kg. Sedangkan jika dalam bentuk beras sampai di gudang Bulog dihargai Rp 12.000/kg.

Urusan penyerapan hasil panen petani sesuai HPP tersebut, sebelumnya menjadi perhatian Prabowo saat rapat dadakan di kantor Kementan pada Senin (3/2) lalu. Dalam rapat tersebut, Prabowo bahkan terkesan marah, karena masih ada laporan hasil panen petani dibeli di bawah HPP.

Dia menegaskan, pengusaha beras memang harus untung. "Tetapi tidak boleh untung sendiri," cetus Prabowo saat itu.

Menurut Prabowo, petani selaku produsen beras harus menjadi pemenang. Jadi antara pengusaha, petani, sampai konsumen harus sama-sama diuntungkan. Untuk itu pemerintah menetapkan HPP beras tersebut. Prabowo bahkan siap menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengawal penyerapan hasil panen petani dengan harga yang membuat petani tidak rugi. (wan/ali)