Peringati Hari Anak, Menteri Yohana: Angka Pernikahan Dini Tinggi

JawaPos.com – Pernikahan anak usia dini di Indonesia diketahui masih tinggi. Untuk menekan angka pernikahan tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengklaim telah melaksanakan sejumlah hal.

Menteri PPPA Yohana Yembise, menjelaskan, pihaknya sudah membuat kajian soal angka pernikahan dini di seluruh daerah. Masih ada beberapa provinsi yang tinggi untuk pernikahan dini. 

"Sulbar salah satunya. Tapi setelah kami lihat, ada tindakan dan Gubenur dan para OPD (organisasi perangkat daerah), sehingga ada penurunan," ujarnya di sela kegiatan puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang digelar di Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Senin (23/7).

Kementerian, lanjut dia, sudah melakukan beragam upaya untuk mengatasi pernikahan dini. Bahkan, sudah me-launching program untuk menangani masalah ini. 

Kementerian, imbuh perempuan yang biasa disapa Mama Yo ini, menggandeng organsiasi masyarakat, Non Government Organization (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan elemen lainnya. 

"Sudah launching di daerah, hingga kota dan kabupaten. Semoga ada penurunan," harap menteri perempuan pertama dari Papua itu. 

Mama Yo menambahkan, pihaknya juga menggelar diskusi publik di Kementerian. Tujuannya, untuk melihat harmonisasi dua undang-undang yang over lapping atau tumpang tindih.

Dia menyebutkan, di UU perlindungan anak, disebutkan usia minimal anak untuk menikah adalah 18 tahun. Sedangkan di UU perkawinan, minimal 16 tahun atau bisa di bawah angka itu, asalkan mendapatkan dispensasi atau persetujuan orang tua. 

"Diskusi publik ini untuk memecahkan UU mana yang dipakai. Sehingga ada pandangan yang komprehensif. Termasuk kajian dari akademisi, untuk mengkaji dari segi scientific. Sehingga ada action yang besar di seluruh Indonesia," tegas Mama Yo.