Arus Pendatang Jadi Cermin Daerah

LIBUR Lebaran akan pungkas pada pekan depan. Sejumlah kota-kota besar kini mulai bersiap-siap menghadapi arus balik sekaligus dampak ikutannya, yakni membanjirnya warga pendatang. Mereka khawatir warga baru tersebut membebani kota. Itu berarti juga membebani anggaran daerah.

Di Surabaya, misalnya, persiapan dilakukan sejak sebelum Ramadan. Operasi yustisi digiatkan. Para camat ditugasi mendata orang-orang yang tinggal di rumah kos dan kontrakan. Operasi sama akan digeber setelah liburan tuntas. Petugas akan kembali blusukan ke rumah kontrakan. Mencocokkan data yang mereka himpun dengan mereka yang tinggal. Bila ada pendatang baru tanpa kelengkapan identitas dan tujuan, siap-siap kena garuk.

Problem yang sama sangat mungkin juga dihadapi kota-kota besar lain. Persiapan serupa mungkin juga dilaksanakan. Yang penting, penduduk baru itu tidak bikin kisruh. Jangan sampai mereka yang datang tanpa tujuan lalu mengemis di jalanan.

Pun, pengawasan di pintu-pintu masuk kota besar seperti Jembatan Suramadu kian diketatkan.

Ya, membanjirnya pendatang adalah problem tahunan. Namun, makin ke sini, energi yang dibutuhkan tidak makin besar. Data terakhir yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perkembangan menggembirakan. Lagi-lagi berkaca dari Surabaya, pada 2015 ada 110 ribu pendatang masuk ke Surabaya. Namun, tahun berikutnya tinggal separonya. Entah tahun ini. Surabaya tentu berharap menurun signifikan lagi.

Bisa jadi penurunan itu disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah bangkitnya ekonomi daerah. Maklum saja, daerah-daerah kini memiliki kepala daerah jempolan. Mereka adalah pahlawan. Berupaya mengejar ketertinggalannya dengan kota besar. Dengan cara-caranya sendiri pula. Banyuwangi, misalnya, akhir-akhir ini habis-habisan membangun industri wisata. Karena itu, bergeser pula pandangan bahwa tanah harapan itu tidak lagi di kota.

Dengan demikian, jangan heran bila pendatang ke Surabaya kini lebih mudah terpetakan. Asalnya pun dari kabupaten/kota itu itu saja. Tentu, kondisi tersebut berbeda dari sepuluh tahun lalu yang asal daerahnya merata dari kabupaten/kota seluruh Jatim. Bagi kepala daerah, kondisi itu seharusnya menjadi cermin bagi mereka bahwa sudah saatnya mengubah wilayah yang dipimpin menjadi maju. Agar penduduknya tetap bisa mengais rezeki di tanah kelahirannya. (*)