Aadhaar dan E-KTP

BEBERAPA hari terakhir, kedatangan Raja Salman memantik kehebohan di seantero negeri. Namun, beberapa hari ke depan, kehebohan itu, tampaknya, bakal datang dari e-KTP.

Namun, sebelum kening kita berkerut dengan kasus e-KTP, ada baiknya kita berkelana sejenak ke Nandurbar, India. Pada 29 September 2010, wilayah yang terletak di Negara Bagian Maharashtra itu menjadi saksi sejarah dimulainya proyek digitalisasi data kependudukan terbesar di dunia.

Di suatu siang yang panas dan berdebu, wajah Perdana Menteri Manmohan Singh dan Ketua Kongres Sonia Gandhi tampak berseri-seri. Di hadapan ratusan warga, mereka me-launching sekaligus menyerahkan kartu Aadhaar pertama kepada seorang perempuan bernama Ranjana Sonawme.

Sonia lantas mengutip pernyataan almarhum suaminya, perdana menteri legendaris Rajiv Gandhi, yang meyakini bahwa teknologi informasi bakal membantu warga India untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Aadhaar adalah kartu identitas kependudukan dengan chip digital. Kartu itu memiliki identifikasi unik yang terdiri atas 12 digit angka. Identitas tersebut dicocokkan dengan sidik jari, retina mata, dan foto wajah. Mirip dengan e-KTP di Indonesia.

Namun, dua program yang mirip itu berjalan berlainan arah. Dalam 270 hari atau Juni 2011, Aadhaar sudah bisa menjangkau 10 juta penduduk India. Lalu, 1 April 2016, Aadhaar mengguratkan tinta emas sejarah saat berhasil menjangkau 1 miliar penduduk India.

Hasilnya, Aadhaar pun sukses membuka akses penduduk India terhadap pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, hingga pembukaan rekening bank. Sampai pertengahan 2016, sudah lebih dari 250 juta rekening bank yang terhubung dengan sistem Aadhaar.

Bukan hanya itu. Menurut riset Bank Dunia, Aadhaar diperkirakan bisa menghasilkan penghematan biaya hingga USD 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun. Itu dicapai melalui pengurangan fraud dan peningkatan efisiensi birokrasi pemerintah India.

Nah, bagaimana dengan e-KTP yang pilot project-nya dimulai pada 2009? Kita semua tahu, hingga kini belum juga tuntas. Korupsi dan berbelitnya birokrasi membuat program tersebut karut-marut.

Tetapi, bukan hanya karut-marut itu yang menjadi pil pahit yang harus kita telan. Melainkan kehebohan dan kegaduhan politik yang bakal menguras energi. Simak saja omongan Ketua KPK Agus Rahardjo pekan lalu. ’’Mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar ya karena nama yang akan disebutkan memang banyak sekali. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut.’’

Dua kalimat itu seolah menjadi pemanasan bahwa sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis (9/3) bakal benar-benar panas. Di kalangan wartawan, sudah beredar nama-nama yang kabarnya bakal tersangkut kasus e-KTP. Mereka memang ’’nama-nama besar’’ yang sering muncul di panggung
politik nasional.

Tentu, kita berharap kasus-kasus hukum yang jelas-jelas merugikan keuangan negara tersebut bisa diusut tuntas. Namun, jangan sampai hal itu memicu kegaduhan politik, saling sandera kepentingan, hingga menguras energi seantero negeri.

Pada saat seperti ini, pemerintah harus berfokus pada misi yang lebih besar: menggenjot pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan memeratakan kesejahteraan. (*)