Pengelolaan Transportasi Laut ke Pulau Seribu Diserahkan ke Transjakarta Tahun Depan

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan langkah strategis untuk merestrukturisasi sistem transportasi kepulauan di ibu kota. Mulai tahun depan 2027, pengalihan pengelolaan transportasi laut menuju dan dari Kepulauan Seribu akan diserahkan sepenuhnya kepada BUMD DKI Jakarta, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Langkah ini diambil untuk mrnghilangkan ketimpangan fasilitas publik serta meningkatkan efisiensi mobilitas warga kepulauan agar setara dengan kawasan daratan Jakarta.

Selama ini, operasional moda transportasi laut di wilayah Kepulauan Seribu berada di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Pramono menegaskan, integrasi ke dalam ekosistem BUMD akan memberikan kepastian layanan dan kemudahan konektivitas bagi masyarakat.

"Mulai tahun depan, dari seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih mudah dan efisien. Pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini Transjakarta," ujar Pramono saat peluncuran layanan Call Center 1500813 Dishub DKI Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (9/8).

Dengan skema baru ini, mobilitas warga Kepulauan Seribu yang ingin bepergian ke lima wilayah kota administratif Jakarta dijamin akan jauh lebih terintegrasi, baik saat berangkat maupun ketika kembali.

Dorong Penggunaan Transportasi Umum dan Kurangi Kerugian Akibat Kemacetan

Saat ini, tingkat konektivitas transportasi umum di Jakarta telah mencapai angka 93%. Kesadaran warga untuk beralih ke moda transportasi publik juga menunjukkan tren positif, di mana volume pengguna Transjakarta melonjak hingga 14,99% pada semester tahun ini.

Untuk menjaga keterjangkauan, Pemprov DKI tetap mempertahankan fasilitas tarif Rp0 (gratis) bagi 15 golongan masyarakat terdaftar, mulai dari lansia, penyandang disabilitas, pelajar, mahasiswa, ASN dan lainnya.

Kebijakan perbaikan konektivitas ini bukan tanpa alasan. Pemprov DKI Jakarta mencatat bahwa kerugian ekonomi akibat dampak kemacetan lalu lintas di Jakarta menembus angka yang sangat fantastis.

"Setiap satu tahun, akibat kemacetan di Jakarta, dari data yang kami peroleh termasuk yang dihitung oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, (kerugian) lebih dari Rp100 triliun. Maka untuk itu, kemudahan transportasi terus kami lakukan," tegas Pramono.

Siap Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai Senilai Rp12,1 Triliun

Selain perombakan rute laut, Pemprov DKI Jakarta juga bersiap meresmikan proyek infrastruktur transportasi darat strategis pada bulan Agustus 2026 ini.