Jakarta Film Commission Diluncurkan, Pajak Bioskop Dipangkas 50 Persen

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengambil langkah besar untuk menyulap Ibu Kota menjadi pusat sinema internasional. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meluncurkan Jakarta Film Commission (JFC) di XXI Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/6) malam.

Langkah ini membawa angin segar bagi industri kreatif, termasuk kembalinya insentif potongan pajak tontonan hingga rencana produksi raksasa streaming global, Netflix.

Salah satu poin krusial dalam peluncuran JFC ini adalah pemberian keringanan pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen untuk tontonan film nasional. Kebijakan ini resmi disahkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026.

Baca Juga:‘Siapa yang Akan Membayar Kami Saat Digantikan Robot?’ Pekerja Pabrik India Jadi Sumber Data AI Tanpa Sadar 

Wagub Rano Karno menjelaskan bahwa kebijakan insentif ini merupakan hasil diskusi panjang bersama asosiasi produser film dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

"Kami ingin menyampaikan kepada produser film Indonesia bahwa mulai malam ini pajak tontonan film nasional dikembalikan sebesar 50 persen. Kebijakan ini pernah berlaku pada era gubernur sebelumnya, sempat terhenti karena regulasi, dan kini kami hadirkan kembali," ujar pria yang akrab disapa Bang Rano ini.

Efisiensi Birokrasi Lewat Filming in Jakarta

Melalui JFC yang dioperasikan oleh BUMD PT Jakarta Tourisindo atau Jakarta Experience Board (JxB), Pemprov DKI menghadirkan platform Filming in Jakarta. Layanan ini berfungsi sebagai one-stop film service untuk memangkas birokrasi perizinan syuting yang selama ini dinilai rumit.

Layanan terpadu satu pintu ini mencakup koordinasi perizinan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kepastian waktu, serta penyediaan basis data akses lokasi syuting yang ikonik di Jakarta.

"JFC nantinya adalah platform resmi untuk memfasilitasi sineas dan pegiat perfilman dalam berbagai produksi di seluruh penjuru Kota Jakarta. Semuanya dirancang untuk mempermudah proses produksi bagi tim lokal maupun internasional," tegas Rano.

Pemprov DKI juga berkomitmen penuh untuk mempermudah izin penggunaan aset-aset milik pemerintah daerah sebagai lokasi syuting secara cuma-cuma atau dengan skema yang mendukung.