Tertibkan Aset Milik Pemprov Rp 700 Triliun, DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus dan Gandeng KPK-Kejaksaan

JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk menertibkan aset-aset daerah yang belum diserahkan pihak swasta dan pengembang. Aset tersebut nilainya mencapai sekitar Rp 700 triliun. 

Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah menuturkan, pansus saat ini masih dalam tahap awal pembahasan. "Saya memang masuk Pansus Aset, tapi kemarin itu masih seperti mini Bapemperda, jadi belum sampai kunjungan lapangan," ujar Ima Mahdiah pada Minggu (9/10). 

Menurut Ima, tahap berikutnya baru akan dimulai dengan peninjauan langsung ke lapangan. "Nanti yang visit ke lapangan itu baru lebih seru, karena jumlah aset kita besar sekali, sekitar Rp700 triliun yang belum balik ke DKI," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Untuk mempercepat penarikan aset, Pemprov DKI berencana menggandeng kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ima menyebut langkah ini penting agar penegakan hukum berjalan tegas. "Kalau yang narik Satpol PP kan suka nggak berani. Jadi perlu didukung aparat penegak hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, Ima menjelaskan banyaknya fasos-fasos yang belum diserahkan itulah yang menyebabkan angkanya mencapai Rp 700 triliun. Angka itu merupakan kalkulasi dari beberapa pengembang yang belum diserahkan dalam puluhan tahun. Dia mencontohkan, banyaknya pengembang perumahan yang tidak menyerahkan kewajibannya.

"Makanya, banyak perumahan yang jalannya nggak bisa diperbaiki pemda, karena pengembangnya belum serah terima," jelasnya.

Padahal, jika aset-aset itu sudah menjadi milik Pemprov DKI, lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan tanpa perlu membeli lahan baru. "Sayangnya banyak oknum, fasos-fasum yang seharusnya milik Pemprov malah jadi milik pribadi. Tidak ada uang sewa atau retribusi masuk ke pemda," ungkap Ima.

Menurut Ima, upaya optimalisasi aset daerah itu bermanfaat untuk meningkatkan pemasukan, diluar APBD DKI. "Pak gubernur (Gubernur DKI Pramono Anung) ingin mempermudah proses itu, asal bisa menambah pemasukan kas daerah. Bisa dari penyewaan atau kerja sama lainnya," tuturnya.(rya)