Pramono Anung Siap Serap Dana Rp 14,6 Triliun di Bank sebelum Akhir Tahun: Saya Setuju Pak Menkeu Purbaya

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya mempercepat serapan anggaran daerah yang masih mengendap di Bank Jakarta. Hingga saat ini, dana daerah yang belum terserap mencapai Rp 14,6 triliun.

Langkah ini diambil usai peringatan keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rendahnya serapan anggaran daerah di seluruh Indonesia. Pramono mengaku sudah meminta jajarannya mempercepat realisasi belanja daerah agar dana tak menganggur di perbankan.

"Berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta. Saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya," ujar Pramono di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10).

Ia menambahkan, Pemprov DKI akan mengejar penyerapan anggaran dalam dua bulan ke depan agar pembangunan di ibu kota tidak terhambat.

Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat juga menjadi perhatian serius. Dana TKD tahun ini turun drastis dari Rp 27,5 triliun menjadi hanya Rp 11 triliun, atau berkurang 59,47 persen.

Kondisi itu membuat Pemprov DKI harus mengoptimalkan dana yang ada di bank agar program prioritas tetap berjalan. "Sehingga dengan demikian, uang-uang yang idle, kalau untuk di Jakarta, pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH, maka Jakarta membutuhkan ruang fiskal yang lebih untuk bisa membangun Jakarta," tambah Pramono.

Tunggu Suntikan Rp10 Triliun dari Kemenkeu

Selain mengandalkan dana yang masih tersimpan, Pemprov DKI juga berharap segera mendapatkan tambahan dana dari Kementerian Keuangan senilai Rp10 triliun untuk ditempatkan di Bank Jakarta. "Mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik," terang Pramono.

Uang Daerah Mengendap Rp 234 Triliun Dipantau Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambannya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III tahun 2025. Ia menyebut, dana pemerintah daerah yang belum digunakan mencapai Rp 234 triliun dan masih mengendap di perbankan.

"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," ujarnya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025, Senin, 20 Oktober.

Purbaya pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih bijak mengelola anggaran dan tidak menunda-nunda realisasi belanja. Ia menegaskan, percepatan penggunaan dana sangat penting agar ekonomi daerah bergerak lebih cepat dan kepercayaan publik tetap terjaga.