Akui bakal Ada Shifting usai Pertamax Naik, Purbaya Belum Hitung Potensi Pembengkakan Subsidi/Kompensasi

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menghitung potensi tambahan anggaran subsidi dan kompensasi akibat perpindahan konsumen atau shifting dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite.

Purbaya mengamini akan terjadi pergeseran konsumsi usai kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan menjadi Rp 16.250 per liter.

Namun, menurutnya, pergeseran konsumsi itu kemungkinan besar tidak memakan porsi yang dominan. Dia berpendapat sebagian konsumen akan tetap bertahan di Pertamax untuk menjaga kondisi kesehatan kendaraan masing-masing.

“Kami nggak hitung (potensi tambahan anggaran subsidi). Tapi begini, pasti ada beberapa persen yang pindah, cuma kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax,” ujar Purbaya, dikutip Rabu (17/6).

Dia mengaku, belum berencana menghitung potensi tambahan anggaran subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat penyesuaian harga BBM. Proyeksi persentase perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite pun ia serahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai otoritas yang berwenang.

Terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan perpindahan konsumsi BBM belum bersifat masif. "Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, pekan lalu.

Anggia menyampaikan bahwa hingga saat ini, perpindahan konsumen yang sudah terlihat adalah konsumen Pertamax Turbo yang berpindah ke Pertamax. Meskipun perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite belum masif, Anggia menyampaikan Kementerian ESDM sudah mengantisipasi dengan penggunaan kode batang (QR code) untuk pembelian Pertalite, serta memerintahkan Pertamina untuk meningkatkan pengawasan pembelian Pertalite.

Anggia menegaskan pemerintah telah menjamin BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk kebijakan “pro wong cilik” yang bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dari gejolak harga energi di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.