Demo Buruh di DPR, Kapolda Metro Jaya: Petugas Jangan Agresif dan Emosional

JawaPos.com – Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memimpin langsung apel kesiapan pengamanan di halaman DPR/MPR. Dalam arahannya, Irjen Asep menegaskan seluruh personel wajib mengedepankan sikap humanis dan bekerja secara terukur.

"Kendalikan diri kita, sabar dan terukur. Jangan mudah terprovokasi, jangan ada pelanggaran aturan. Semua bergerak satu komando," ujar Irjen Asep.

Ia juga mengingatkan agar anggota tidak bergerak sendiri, tetap kompak, dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan. Asep juga menegaskan tidak boleh ada personel yang membawa senjata api dalam pengamanan aksi buruh.

"Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis," tegasnya.

Jika ditemukan barang terlarang seperti bom molotov atau senjata tajam, personel diminta segera mengamankannya sesuai prosedur tanpa bertindak sendiri.

Irjen Asep menegaskan, tindakan represif hanya boleh dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. 

"Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda," tambahnya.

Selain ribuan personel Polda Metro Jaya, unsur TNI dan Pemda DKI Jakarta juga ikut disiagakan di sejumlah titik strategis. Pengamanan difokuskan di sekitar Gedung DPR/MPR serta titik perbatasan seperti stasiun, guna mencegah potensi gangguan keamanan.

DPR Hidup Mewah, Buruh Hidup Susah

Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia akan turun ke jalan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka mengusung isu besar: naikkan upah minimum 8,5–10,5 persen, hapus outsourcing, dan tujuh tuntutan lainnya.

Aksi ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan koalisi serikat pekerja nasional. Di Jakarta, ribuan buruh dari Jabodetabek akan memusatkan aksinya di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan. 

Sementara itu, gerakan serupa juga berlangsung di kota-kota besar lainnya, dari Medan, Batam, Surabaya, hingga Makassar.

Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan diklaim akan berlangsung damai.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebelumnya menyinggung soal kesenjangan penghasilan antara wakil rakyat dan pekerja. Dimana total penghasilan anggota DPR RI mencapai sekitar Rp 104 juta per bulan dan ditambah tunjangan perumahan Rp 50 juta. 

"Jika dijumlahkan, totalnya Rp 154 juta per bulan. Bila dibagi 30 hari, artinya seorang anggota DPR menikmati lebih dari Rp 3 juta setiap harinya," ujar Said Iqbal.