Isu Pungli Rekrutmen PPSU Cipinang Muara, Rano Karno Akui Kemungkinan Ada, Lurah: Itu Tidak Benar

JawaPos.com – Isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, tengah jadi sorotan. Tudingan ini dilontarkan langsung oleh anggota DPRD DKI Jakarta pada Rabu (16/7).

Plt Lurah Cipinang Muara Agung Budi Santoso membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidaklah benar.

"Itu tidak benar," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (17/7).

Agung menyatakan, pihaknya kini tengah melakukan pendalaman terkait laporan itu. Saat ini, Inspektorat Pemerintah Kota Jakarta Timur telah turun tangan untuk menelusuri kasus pungli ini.

"Kami saat (ini) sedang mendalami permasalahan tersebut dan dari Inspektorat Kota Jakarta Timur sudah ke kantor konfirmasi permasalahan tersebut," jelasnya.

Diketahui, isu ini mencuat usai anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyampaikan laporan seorang warga yang mengaku dimintai uang jutaan rupiah agar suaminya lolos menjadi petugas PPSU. Politisi Partai Gerindra itu bahkan menyebut praktik ini sebagai bentuk penindasan terhadap masyarakat kecil.

"Ini kita zolim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," ujar Ali dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno pada Rabu (16/7).

Lebih lanjut, Ali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak).
"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," katanya.

Rano Karno Tak Membantah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno buka suara soal dugaan pungli dalam perekrutan PPSU di Jakarta. Ia menegaskan akan memberantas pungli itu. 

"Ya, nggak bisa ditutupi, ada. Dan, kita sudah ngomong itu harus diberantas," ujarnya usai Paripurna, Rabu (16/7).

Wagub Rano menyebut, laporan adanya pungli dalam perekrutan PPSU bukanlah yang pertama kali ia dengar. Saat masih kampanye Pilkada DKI, ia sudah mendengar adanya pungli hingga puluhan juta rupiah.

"Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita sudah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta bayangin, itu kita enggak bisa terima gitu, jadi langsung ditindak aja," katanya.