Dharma Pongrekun, Ahli Keamanan Siber yang Ingin Lepas dari Pemodal

JawaPos.com - Dharma Pongrekun memiliki rekam jejak yang terlegitimasi secara akademik maupun karier dengan menempati sejumlah posisi strategis di Polri. Ahli keamanan siber itu meraih gelar magister manajemen dan hukum dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Bhayangkara Jakarta. Dharma juga dianugerahi gelar doktor kehormatan bidang kemanusiaan oleh Master Business Campus University, Depok, pada 2023.

Lahir di Palu, Sulawesi Tengah, 12 Januari 1966, Dharma pensiun pada 2024 sebagai komisaris jenderal. Selama 36 tahun bertugas sebagai polisi, Dharma punya pengalaman yang sangat luas dalam berbagai bidang penegakan hukum, terutama reserse dan keamanan siber. Salah satu puncak kariernya adalah ketika menjabat wakil kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dia juga pernah menjabat deputi bidang identifikasi dan deteksi BSSN. Selain itu, Dharma menduduki berbagai posisi strategis lainnya di kepolisian, termasuk sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri, kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Bareskrim Polri, serta direktur tindak pidana narkoba (Dirtipnarkoba) Bareskrim Polri.

Jalur Independen

Dharma berdalih memilih jalur independen saat mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta karena tak ingin di bawah kontrol pemodal. ’’Agar murni perjuangan ini betul-betul untuk menyelamatkan rakyat dari kepentingan pemodal,’’ kata Dharma.

Selama ini, dia menilai bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung itu kerap dikuasai pihak yang memiliki kekuatan besar. ’’Tahu sendiri pemilu pakai modal kan? Modalnya dimiliki oleh kekuatan mereka yang besar,’’ ujar Dharma.

Pada 2019 Dharma mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi gagal. Dua tahun berselang, namanya populer terkait dugaan penyebaran informasi yang menyatakan bahwa penggunaan handphone dapat merusak sel tubuh manusia. (ygi/c7/ttg)