FPDIP Minta Heru Budi Turun ke Lapangan untuk Mapping Masalah Jakarta

JawaPos.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus langsung terjun ke lapangan usai dirinya dilantik secara resmi untuk menggantikan Anies Baswedan.

"Ketika selesai dilantik langsung saja lihat ke lapangan, lihat kondisi persoalan yang ada di Jakarta," ujarnya kepada wartawan, Senin (17/10).

Menurut Anggota Komisi A DPRD DKI itu menyampaikan, terpilihnya Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta harus memenuhi harapan seluruh fraksi yang di DPRD DKI Jakarta. Sebab, menurutnya semua fraksi di DPRD sudah mendukungnya untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau semua fraksi memberikan dukungan itu kan pertanda pondasi dukungan pak Heru kuat. Tapi pondasi dukungan yang kuat itu kalau pak Heru gak bisa menjalankan tugas dengan baik kan bisa jadi bumerang juga," katanya.

Untuk memenuhi harapan tersebut, kata Gembong, Heru Budi harus bertindak cepat dan tidak kaku seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang normatif. Hanya dengan cara begitu menurutnya persoalan-persoalan yang ada di Jakarta dapat dituntaskan.

"Makanya yang kita dorong ke pak Heru jangan jadi ASN yang normatif. Jadilah ASN yang memiliki terobosan-terobosan dalam menuntaskan persoalan pokok Jakarta," jelasnya.

"Harus punya nyali untuk mengesksekusi terhadap program," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Republik IndonesI Tito Karnavian resmi melantik Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai pengganti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dengan megenakan pakaian serba putih khas pejabat, masker putih, dan juga topi hitam dengan lambang garuda di tengahnya, Heru bersama Pj Bupati Yapen dan Tolikara turut dilantik secara bersamaan.

Di ruangan Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Heru Budi Hartono mengungkapkan janji ikrarnya sebagai Pj Gubernur DKI terpilih.

“Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya,” ucap Heru mengikuti yang dikatakan Tito, Senin (17/10).