Kepala BKD Tampik Adanya Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya menampik adanya jual beli jabatan di lingkup pemerintahan DKI Jakarta. Hal itu ia sampaikan berkenaan dengan ucapan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang mengaku mengetahui adanya jual beli jabatan di lingkup DKI.

Maria menegaskan bahwa tidak ada transaksi jual-beli yang terjadi lingkungan DKI. Hal itu menurutnya karena selama ini pihaknya telah melakukan semua rekrutmen untuk masuk ke pemerintahan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada.

"Jadi mereka terkait dengan jabatan diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerahnya (SKPD). Kalau misalnya wilayah berarti oleh pak walinya. Mereka yang diusulkan itu kita bahas, kita usulkan untuk diujikan kompetensi, hasilnya itu nanti akan dipakai sebagai bahan di Bahan Pertimbangan Jabatan (Baperjab)," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/8).

Ia menambahkan bahwa dalam Baperjab itu ada banyak pihak yang terlibat. Ada Sekretaris Daerah yang memimpin dan anggota-anggotanya, Asisten Pemerintahan, dan BKD. "Jadi semua mekanisme itu kita lewati. Jadi kalau itu tadi ada itu oknum ya artinya saya nggak tahu karena berita itu juga saya sebenernya butuh pembuktian," tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta jika memang menemukan transaksi jual-beli jabatan yang dimaksud untuk melaporkan kepada pihaknya agar dapat menindaklanjuti.

"Kami periksa dulu kalau ada kasus-kasus seperti itu diperiksa dulu seperti apa permasalahannya. Nah nanti permasalahannya seperti apa itu ada tindak lanjutnya kalau di birokrasi semua ada aturan mainnya ada mekanisme," paparnya.

Namun begitu, hingga kini Maria mengaku bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan laporan terkait jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. "Jadi sepanjang tidak ada laporan kami pikir tidak ada yang perlu ditindaklanjuti orang ngga ada laporan. Makanya kalau ada berita kayak gitu ya dibuktikan saja, kalau memang terbukti kan itu oknumnya ada," pungkasnya.