Pemkab Bogor Imbau Sekolah Berlakukan PJJ Selama Dua Hari

JawaPos.com – Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama dua hari, yakni Senin (1/9/2025) dan Selasa (2/9/2025), sebagai bentuk antisipasi terhadap rencana aksi demonstrasi massal yang terjadi serentak di berbagai daerah. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, kepada Jawa Pos pada Senin (1/9).

Menurut Bambang, kebijakan PJJ berlaku untuk seluruh satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga lembaga nonformal seperti PKBM dan kursus. Tujuannya adalah menjaga keselamatan peserta didik dari potensi risiko aksi massa yang tidak terkendali.

”Dimohon memastikan peserta didik mengikuti pembelajaran dengan baik dan berada di rumah masing-masing untuk menghindari hal yang tidak diinginkan,” ujar Bambang dalam pernyataan melalui WhatsApp.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk bertindak tegas terhadap aksi unjuk rasa yang berpotensi anarkistis. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup dengan para pimpinan TNI, Polri, dan kepala daerah di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (30/8).

Rencana aksi demonstrasi direncanakan berlangsung di 27 wilayah di seluruh Indonesia. Berdasarkan pantauan Jawa Pos, sejumlah titik yang menjadi sasaran aksi di antaranya adalah Palangkaraya, Palu, Ambon, Makassar, Banda Aceh, Banjarmasin, Gorontalo, Yogyakarta, Serang, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Mojokerto, Solo, dan Papua. Aksi ini mayoritas dipusatkan di depan gedung DPRD setempat.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, operasi gabungan TNI-Polri telah digelar di berbagai wilayah. Salah satu titik pengamanan terjadi di kawasan perbatasan antara Kota Tangerang Selatan dan Gunung Sindur, Bogor. Sebanyak 31 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan aparatur pemerintah berjaga di kawasan Central Business District (CBD) Bukit Dago, Rawakalong, sejak Senin pagi.

Wakapolsek Gunung Sindur AKP Lukito Sadoto menjelaskan, kekuatan pengamanan terdiri dari enam personel Koramil, 10 anggota Polsek, 10 anggota Pokdar Kamtibmas, dan lima petugas desa.

“Kami melakukan penyekatan supaya tidak ada warga Gunung Sindur yang melaksanakan demo. Ini daerah perbatasan. Kami telah koordinasi antara Polres Tangsel dan Polres Bogor untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penjarahan,” jelas Lukito di lokasi.

Lukito juga mengaku telah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di wilayahnya, terutama di tingkat SMA dan SMK. Ia menyebut demonstrasi sebelumnya sempat melibatkan pelajar. “Kami sudah koordinasi dengan kepala sekolah, khususnya yang offline, untuk tetap memantau anak muridnya,” ungkapnya.

Terkait potensi gangguan di kawasan industri sekitar Gunung Sindur, Lukito menegaskan situasi masih aman. Koordinasi juga dilakukan dengan beberapa organisasi buruh guna mencegah keterlibatan pekerja pabrik dalam aksi. “Kami telah melakukan pendekatan dengan pabrik-pabrik. Sementara ini tidak ada buruh yang akan melaksanakan demo, nihil,” ujarnya.

Sementara itu, Danramil 0621-20 Gunung Sindur Kapten Sapto Andi menyebut ada satu objek vital di wilayahnya yang menjadi perhatian khusus, yakni Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. “Objek vital kita ada satu ya, di Lapas itu. Memang ada perhatian khusus dari pimpinan. Selama ini Babinsa yang ditempatkan di sana. Perannya adalah memberikan wawasan kebangsaan kepada warga binaan,” jelas Sapto.

Kepala Seksi Trantib/Kanit Pol PP Gunung Sindur, Sugiharto, turut membenarkan pihaknya telah menerima surat edaran imbauan PJJ dari Pemkab Bogor. Ia menyatakan peran Pol PP saat ini difokuskan pada pengamanan fasilitas pendidikan yang kosong.

”Kami sejauh ini memonitor sekolah yang memberlakukan PJJ. Khususnya dari tindak kriminalitas dan hal tidak diinginkan,” ujar Sugiharto.