Polemik Impor KRL, Pengamat Sebut Jangan Sampai Blunder Menjelang Tahun Politik

JawaPos.com-Perdebatan soal impor KRL bekas dari Jepang terus bergulir. Pihak-pihak yang pro dan kontra terus-menerus saling tarik menarik. Padahal, kebutuhan akan gerbong KRL itu diyakini sudah mendesak.

Beberapa pihak yang menolak impor KRL, seperti DPR Komisi VI, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mempermasalahkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen dan diharapkan adanya produksi dari dalam negeri oleh INKA.

Menurut Direktur Eksekutif INSTRAN Deddy Herlambang, perdebatan panjang itu hanya membuat banyak pihak melupakan pelayanan transportasi umum sesungguhnya, yaitu jaminan ketersediaan KRL yang andal dan cepat. "Harus ada penyelesaian cepat secara politis dari pemerintah seperti KA Cepat Jakarta-Bandung karena tanpa TKDN pun bisa masuk di Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/4).

Ia mengatakan bahwa demand atau permintaan dari para penumpang KRL terhadap kebutuhan sarana KRL yang semakin baik sudah terbentuk. "Jangan sampai blunder karena ketidaktersedianya sarana KRL di tahun politis tahun depan," ungkapnya.

Deddy menegaskan bahwa dalam hal transportasi massal, TKDN-nya tak dapat disamakan dengan barang-barang konsumsi seperti elektronik yang bersifat privat  "Ini berbeda dengan moda kereta api sebagai transportasi umum massal. Merupakan kewajiban pemerintah untuk penyediaan angkutan umum, termasuk sarana KRL," tegasnya.

Untuk diketahui, pada 2023 terdapat kebutuhan peremajaan 10 rangkaian KRL Jabodetabek dan 19 rangkaian pada 2024 yang harus dipensiunkan. Dengan begitu, ada 29 trainset sarana KRL yang harus cepat digantikan (replacement) supaya tidak mengganggu pelayanan dengan pengurangan jumlah perjalanan kereta api. Bila tidak ada peremajaan segera, dikhawatirkan akan berdampak terlantarnya penumpang. (*)