Keuangan Jakpro Belum Sehat, DPRD Minta Merger Anak Usaha BUMD

JawaPos.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggabungkan anak usaha. Sebab, jumlah anak usaha BUMD itu dianggap terlalu banyak. Sementara kondisi keuangannya belum sehat. Indikatornya tidak ada dividen yang disetorkan ke Pemprov DKI Jakarta selama empat tahun terakhir.

“Perusahaan ini terlalu besar, sehingga tidak fokus. Anak perusahaannya aja ada tujuh. Dari pemaparan mereka kami melihat sepertinya ada (anak usaha) yang perlu digabungkan," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi, Selasa (24/1).

Contoh anak usaha BUMD yang bisnisnya cuma menyewakan rumah dan menyewakan lahan. Anak perusahaan itu dianggap cukup menjadi bagian unit usaha dalam satu BUMD. Bukan menjadi satu entitas tersendiri.

Adapun tujuh anak usaha yang menopang bisnis PT Jakpro selama ini adalah PT PMJ Land, PT Jakarta Konsultindo, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, Jakarta Oses Energi, dan PT Jakarta Solusi Lestari.

“Kami menyampaikan kepada kepala BP BUMD supaya kalau memungkinkan untuk harus digabungkan (anak usaha Jakpro) ya gabungkan saja,” kata politikus PDI-P itu.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT JakPro Iwan Takwin berjanji segera melakukan perbaikan dan treatment terhadap seluruh anak usaha.

“Kami memang sedang berupaya memperbaiki anak-anak usaha kami yang tidak perform. Jadi, sampai sekarang kami cari penyakitnya di mana, kami sembuhkan penyakitnya baru kami berikan obatnya,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala BP BUMD Fitri Rahadiani menambahkan, saat ini pihaknya sedang membuat pemetaan core business masing-masing anak usaha PT Jakpro. Sehingga anak-anak usaha Jakpro itu bisa fokus pada bidang masing-masing.

“Kayak PMJ Land punya bisnis SPBU. Sebenarnya layaknya di mana sih? Apakah di PT Jakarta Oases Energi. Jadi kita petain satu-satu. Misalnya bisnis parkir, sebenarnya layaknya di mana sih. 2023 ini kita kaji anak-anak usaha Jakpro,” terang Fitria.

Sebelumnya, BUMD PT Jakarta Propertindo (JakPro) ternyata sudah empat tahun tak memberikan keuntungan hasil kerja perusahaan atau dividen kepada pemegang saham, salah satunya Pemprov DKI Jakarta.

"Memang kemarin waktu kita rapat, kita tanya dividen, mereka (JakPro) memang sudah sejak tahun 2019 itu belum bisa memberikan dividen kepada kita (Pemprov DKI) karena belum sehat," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi saat dihubungi wartawan, Selasa (24/1).

Dampak dari tak adanya dividen dari Jakpro selama empat tahun ini cukup membuat DKI tekor. Pasalnya, Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang dikucurkan pada JakPro cukup tinggi setiap tahunnya.

"Masa kemarin kita ngasih PMD (ke JakPro) Rp 1,6 triliun, hasilnya enggak ada, gimana? Kan harus timbal balik," kata Rasyidi.