MPR Ingatkan Perlu Ada Koordinasi, Jangan Seperti Awal PSBB April

JawaPos.com - Pada 14 September mendatang, DKI Jakarta akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total. Tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat penyebaran Covid-19 di ibu kota.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani pun meminta agar PSBB ini dapat dilakukan dengan baik. Di mana semua pihak harus satu suara.

"Koordinasi ini barang mahal di negara kita, jangan seperti pada saat mau PSBB yang pertama, pemprov-nya kemana dan pemerintah pusat kemana (ngomongnya berbeda)," ujar dia di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (10/9).

Sebab, menurut dia yang terpenting, apabila suatu daerah menerapkan PSBB, perlu adanya koordinasi yang insentif. Tidak bisa hanya satu pihak saja yang menerapkan kebijakan, namun berbeda dengan yang lain.

"Saya kira catatan yang paling penting dari saya itu saja, bahwa semua kebijakan yang diputuskan dan disampaikan itu seyogyanya sudah dikoordinasikan pada tingkatan daerah hingga pemerintah pusat," terangnya.

Terkait dengan rencana penerapan PSBB di Jakarta, dia mengatakan bahwa pelonggaran dan pengetatan kebijakan merupakan hal wajar. Di mana sama seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perlu adanya gas dan rem untuk menstabilkan kesehatan dan perekonomian.

"Kalau kemudian Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB, itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, karena yang saya lihat di negara lain, seperti itu. Ada suatu kebijakan yang dilonggarkan, kemudian diketatkan kembali, itu hal biasa," ungkapnya. (*)