Dipolisikan, Dirut Transjakarta Duga Ada Agenda Tersembunyi

JawaPos.com - Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Sardjono Jhony Tjitrokusumo menduga, ada maksud lain dalam pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya oleh serikat pekerja. Sebab, dirinya sudah menawarkan solusi untuk para pelapor namun tak diterima.

Sardjono mengatakan, di Transjakarta memiliki 4 serikat pekerja. Disaksikan oleh 30 orang saksi, Sardjono menawarkan pembayaran uang lembur diambil dari gajinya. Mengingat perusahaan tidak bisa membayar karena tidak ada data yang membukti 13 pegawai ini bekerja lembur.

"Kalau duit yuk gue selesain sekarang. Dari mana? Dirut nggak usah gajian deh 2 bulan, 3 bulan buat lu, ini nggak bercanda dan tawaran serius. Tapi mereka menolak," jata Sardjono, Selasa (1/9).

"Kalau prinsipnya ini duit sudah kita kasih solusinya gitu. Tapi dia nggak mau, sampai serikat pekerja yang lain mikir, ini maunya apa sih ini orang," imbuhnya.

Baca juga: Dipolisikan Serikat Pekerja, Dirut Transjakarta: Mereka Nggak Ada Data

Oleh karena itu, Sardjono bingung maksud gugatan yang dibuat oleh serikat pekerja Transjakarta. "Saya pikir nggak lah kalau tujuannya hanya lembur aja. Saya pikir mereka ada agenda-agenda yang lain untuk di Transjakarta," jelasnya.

Oleh karena itu, dia menyerahkan semua proses hukum kepada Polda Metro Jaya untuk menentukan layak atau tidaknya kasus ini dilanjutkan. Sardjono mengaku sudah menggelar lebih dari 5 kali pertemuan dengan para pelapor sebelum laporan polisi dibuat.

Kendati demikian, Sardjono tidak tahu agenda tersembunyi yang sedang dilakukan oleh serikat pekerjanya itu. "Tapi ngaduin Dirut yang sekarang yang baru 3 bulan (menjabat) untuk permasalahan 2015 sampai 2019 kan agak aneh ya. Kayak nggak masuk akal. Kita diemin aja namanya lagi usaha," pungkasnya.

Diketahui, 13 anggota serikat pekerja Transjakarta bersama kuasa hukumnya, Azaz Tigor Nainggolan melaporkan Direktur Utama PT Transjakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo ke Polda Metro Jaya karena diduga tidak membayar upah lembur pegawai pada periode 2015-2019. Laporan teregister dengan nomor LP/5186/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 31 Agustus 2020.

Menurut Tigor, uang lembur 13 pekerja yang tidak dibayarkan sekitar Rp 287 juta. Sardjono dilaporkan melanggar pasal 78 dan 187 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=grJahINwgHs