Trump Rajut Kekuasaan AS dengan AI, dari Gedung Putih hingga Pentagon

JawaPos.com - Kecerdasan buatan (AI) semakin menyatu dengan kekuasaan pemerintahan Donald Trump. Dalam sepekan terakhir, Gedung Putih mempererat hubungan dengan perusahaan AI, Pentagon, dan komunitas intelijen AS, membentuk jaringan baru yang berpotensi memengaruhi arah teknologi sekaligus kebijakan keamanan global. 

Dilansir dari The Guardian, Rabu (7/10/2026), Trump dan enam pemimpin perusahaan AI menandatangani kesepakatan sukarela mengenai pengendalian AI. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Dario Amodei, Sundar Pichai, dan Greg Brockman menyepakati kerangka pengawasan internal serta audit. Trump menyebut kesepakatan itu "mengikat secara moral", dengan pengawasan AI sebagian besar diserahkan kepada perusahaan teknologi melalui mekanisme pengawasan internal.

Kesepakatan itu penting bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena proses pembentukannya. Zuckerberg dilaporkan ikut mengarahkan penyusunan rancangan setelah berbicara dengan Ketua DPR AS Mike Johnson dalam jamuan kenegaraan untuk Presiden Tiongkok Xi Jinping. Zuckerberg kemudian mengedarkan rancangan sebelum pertemuan para CEO, sementara Huang memberikan dukungan. 

Baca Juga:Elon Musk Ikuti Dorongan Trump Ubah AI Menjadi Super Intelligence

Trump bahkan menggambarkan kesepakatan tersebut dengan bahasa konstitusional. "Ini hampir seperti konstitusi, dan orang-orang terbesar di dunia menandatanganinya, lalu saya menandatanganinya sebagai presiden, dan ini benar-benar merupakan bentuk perlindungan," kata Trump. Padahal, berbeda dari konstitusi, kesepakatan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 

Pada saat bersamaan, Trump menginstruksikan pemerintah federal mengganti penyebutan "kecerdasan buatan" menjadi "superintelligence" dalam dokumen pemerintah. Musk segera mengikuti istilah itu dengan mengganti nama anak perusahaan SpaceXAI menjadi SpaceXSI. Perubahan tersebut beriringan dengan kembalinya Musk ke lingkaran pemerintahan, lebih dari setahun setelah keterlibatannya dalam Department of Government Efficiency (DOGE) berakhir. 

Keterlibatan Musk kini bergerak ke ranah pertahanan. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menunjuk Musk bersama Palmer Luckey dan Emil Michael dalam Project Meridian untuk mengkaji masa depan peperangan. Dalam 120 hari, mereka dijadwalkan menghasilkan laporan publik mengenai cara mencapai "dominasi teknologi absolut di medan perang generasi berikutnya."

Langkah berikutnya membawa AI langsung ke pusat mesin intelijen AS. Trump menunjuk Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton sebagai pejabat AI pemerintah sekaligus ketua Super Intelligence Force. Clayton mengatakan, "Presiden meminta agar sebuah kelompok dibentuk untuk memastikan persis seperti yang dia katakan, yakni agar kita tetap menjadi pemimpin dalam superinteligensi dan kepentingan rakyat Amerika ditempatkan sebagai prioritas." Dia juga menegaskan, "Risiko jika kita tidak menjadi yang terdepan sangat tinggi."

Penunjukan Clayton juga menandai perubahan dibanding pendahulunya, David Sacks, investor Silicon Valley yang mendorong pertumbuhan dan deregulasi serta memiliki kepentingan finansial langsung di sejumlah perusahaan AI. Sacks dikenal mendukung AI accelerationism, pandangan yang berseberangan dengan doomerism, yakni kekhawatiran bahwa perkembangan AI dapat berujung pada kepunahan manusia. 

Dari perspektif global, implikasinya jauh melampaui Amerika. Penggabungan AI dengan kewenangan eksekutif, kemampuan militer, pengawasan, dan pengumpulan informasi membuat ketergantungan negara lain terhadap teknologi AS menjadi persoalan kedaulatan. Pemerintah dan perusahaan di Eropa, khususnya yang mengandalkan AI Amerika, menghadapi kemungkinan bahwa standar teknologi mereka semakin dipengaruhi kepentingan keamanan nasional Washington.