Menteri Tenaga Kerja Korea Selatan Tolak Kurangi Kuota Visa Pekerja Kamboja di Tengah Kasus Kriminal

JawaPos.com - Menteri Tenaga Kerja Korea Selatan, Kim Young Hoon, pada Senin (20/10) menolak dengan tegas usulan untuk mengurangi kuota visa E-9 bagi pekerja asal Kamboja.

Dilansir dari Korea Times, seruan tersebut muncul akibat meningkatnya kemarahan publik setelah terjadinya kasus penculikan dan tindak kriminal lain yang menimpa warga Korea Selatan di Kamboja.

Dalam konferensi pers bersama media asing di Seoul, Kim menegaskan bahwa tidak tepat jika pemerintah Kamboja diminta bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan warganya, maupun jika Korea Selatan menanggapi kasus tersebut dengan mengurangi kuota pekerja migran Kamboja.

"Kami tidak memiliki rencana untuk menyesuaikan alokasi E-9 Kamboja saat ini," ujar Kim seperti yang diberitakan Korea Times.

Kim menegaskan bahwa pemotongan kuota atau pembatasan izin kerja secara sepihak, hanya karena adanya insiden terisolasi, berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap pekerja asal Kamboja yang sudah sah bekerja di Korea Selatan. Langkah semacam itu, lanjutnya, juga bisa merusak hubungan kerja sama yang telah terjalin baik antara kedua negara.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kasus kejahatan yang menargetkan warga Korea Selatan oleh sindikat kriminal berbasis di Kamboja, yang memicu perdebatan mengenai arah masa depan kerja sama ketenagakerjaan bilateral.

Sejak penandatanganan perjanjian pengiriman tenaga kerja pada 2006, Kamboja menjadi negara asal pekerja E-9 terbesar kedua di bawah sistem Employment Permit System (EPS), setelah Nepal.

Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Korea Selatan kini dikabarkan sedang meninjau kembali nota kesepahaman (MoU) dengan Kamboja untuk melihat apakah terdapat klausul yang dapat diterapkan dalam menangani situasi kriminal terbaru di negara tersebut.

Visa E-9 sendiri memungkinkan perusahaan di Korea Selatan mempekerjakan tenaga asing di sektor-sektor yang kekurangan tenaga kerja, seperti manufaktur, pertanian, perikanan, dan konstruksi. Tahun ini, pemerintah Korea Selatan menetapkan total kuota visa E-9 sebanyak 130.000.

Di tengah penurunan jumlah tenaga kerja domestik dan meningkatnya fenomena depopulasi di daerah, Kim menekankan bahwa pekerja asing merupakan mitra penting yang membantu menopang perekonomian nasional.

Ia menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Lee Jae Myung berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang stabil, inklusif, dan aman bagi semua pekerja, baik warga lokal maupun tenaga asing, agar dapat bekerja tanpa diskriminasi.

“Kami sedang menyiapkan kerangka kerja, manajemen tenaga kerja yang lebih sistematis dan mekanisme dukungan terintegrasi untuk pekerja asing, sambil terus memperkuat perlindungan hak dan kesejahteraan mereka,” kata Kim. (*)