Kanada Akan Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB, Ikuti Langkah Prancis dan Inggris Dorong Solusi Dua Negara

JawaPos.com – Kanada menyatakan secara resmi akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar September mendatang. Langkah ini mengikuti pengumuman serupa dari Prancis dan Inggris, yang kian mempertegas dorongan global terhadap pengakuan Palestina sebagai negara merdeka di tengah konflik yang berkepanjangan di Gaza dan Tepi Barat.

Dilansir dari The Guardian, Kamis (31/7/2025), pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, dalam pertemuan kabinet virtual mengenai situasi di Timur Tengah. Carney menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan dilakukan jika sejumlah syarat dipenuhi, termasuk pelaksanaan pemilu oleh Otoritas Palestina pada 2026 tanpa keterlibatan kelompok militan Hamas, serta komitmen terhadap reformasi demokratis.

Carney juga menuntut agar Hamas membebaskan seluruh sandera, melucuti senjata, dan tidak terlibat dalam pemerintahan Palestina di masa depan. “Kanada mendukung visi dua negara demokratis—Israel dan Palestina—yang hidup berdampingan secara damai dalam batas wilayah yang aman dan diakui,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan tak lama setelah dirilisnya “New York Call” oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, yang menyerukan komitmen baru terhadap solusi dua negara. Dalam deklarasi itu, 15 negara, termasuk Kanada, Australia, dan Selandia Baru, menyatakan telah atau bersedia mengakui Palestina secara resmi. Negara lain yang tercantum dalam deklarasi tersebut antara lain Andorra, Finlandia, Luksemburg, Portugal, San Marino, Islandia, Irlandia, Malta, Norwegia, Slovenia, dan Spanyol.

Deklarasi ini disampaikan menjelang penutupan konferensi PBB selama tiga hari yang bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara. Para penandatangan juga menekankan pentingnya menyatukan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah otoritas Otoritas Palestina yang sah.

Namun, rencana pengakuan ini menuai respons keras dari Israel. Duta Besar Israel untuk Kanada, Iddo Moed, mengecam keputusan tersebut. “Kami tidak akan tunduk pada kampanye tekanan internasional yang keliru terhadap Israel. Kami tidak akan mengorbankan keberadaan kami dengan mengizinkan berdirinya negara jihad yang mengancam untuk memusnahkan kami,” kata Moed, merujuk pada Hamas yang telah menguasai Gaza sejak 2007.

Konflik berkepanjangan di Gaza semakin memicu tekanan internasional terhadap Israel untuk menghentikan operasi militernya. Serangan militer yang dimulai Oktober 2023 sebagai respons atas serangan Hamas yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 lainnya, telah menyebabkan lebih dari 60.000 kematian di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas.

Di Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan bahwa negaranya akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September, jika Israel menolak menghentikan serangan di Gaza, menolak menyepakati gencatan senjata, dan gagal menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian jangka panjang.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sempat menyatakan ketidaktertarikannya terhadap posisi Inggris. Namun kemudian, dalam pernyataannya di atas pesawat kepresidenan Air Force One, ia mengecam rencana pengakuan tersebut. “Anda bisa berargumen bahwa ini seperti memberi hadiah kepada Hamas. Saya tidak mendukung itu,” ujarnya.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan dilakukan jika hal tersebut dapat mendorong kemajuan diplomatik. “Saya mendukung solusi dua negara: Israel yang aman dan Palestina yang bebas mewujudkan haknya atas negara sendiri,” kata Albanese.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Damon, turut mengkritik langkah negara-negara tersebut. “Ketika para sandera kami masih disiksa di terowongan Hamas, negara-negara ini justru mengeluarkan pernyataan kosong. Ini adalah bentuk kemunafikan dan penghambat kemajuan kawasan,” tegasnya.

Langkah Kanada dan negara-negara Barat lainnya menunjukkan momentum baru dalam diplomasi internasional menuju solusi dua negara. Namun, jalan menuju pengakuan penuh Palestina masih penuh tantangan, terutama dengan kondisi politik dalam negeri Palestina dan respons keras dari pemerintah Israel.

***